LIPUTANHUKUM.COM: Pemerintah mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat (Selasa, 20/01/2026).
LIPUTANHUKUM.COM: Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) mantan Menteri Agama atau Menag ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji
LIPUTANHUKUM.COM: Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengultimatum sejumlah perusahaan terkait kebun kelapa sawit dan pertambangan yang masih belum membayar denda administratif.
“Kalau untuk RJ itu tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran tindak pidana HAM (hak asasi manusia) berat, dan juga pencucian uang
LIPUTANHUKUM.COM: Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mulai berlaku efektif pada hari Jumat (02/01/2025) telah ditandatangani oleh Presiden RI
LIPUTANHUKUM.COM: DPR dan Pemerintah menargetkan pemberlakuan dua Kitab Undang-Undang tentang Pidana Baru pada 2 Januari 2026 mendatang. Usai mengesahkan revisi KUHP pada 6
LIPUTANHUKUM.COM: Uang tagihan denda senilai Rp6,6 triliun diserahkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia kepada pemerintah pada Rabu (24/12/2025). Penyerahan itu dilakukan Jaksa
LIPUTANHUKUM.COM: Sejak awal kejadian bencana alam berupa banjir dan tanah longsor di Tiga Provinsi yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar, Presiden RI Prabowo Subianto
LIPUTANHUKUM.COM: Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan meminta perbankan yang menerima penempatan dana Rp 200 triliun agar tidak diberikan ke konglomerat. Dana tersebut merupakan
