JAKARTA-LH: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan PPPK dengan Nomor Perkara: 84/ PUU-XXIV/ 2026 yang menuntut peralihan otomatis menjadi PNS dan kesetaraan hak, termasuk
LIPUTANHUKUM.COM: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 16 Maret 2026 yang menyatakan bahwa UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang pensiun anggota
LIPUTANHUKUM.COM: Roy Suryo , Rismon Hasiholan dan dr Tifauziah Tyassuma (dokter Tifa) selaku Pemohon Uji Materi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
LIPUTANHUKUM.COM: Bertambah dari semula dua jadi sembilan orang Pemohon yang menggugat uang pensiun anggota DPR yang tercantum dalam UU 12 Tahun 1980. Penambahan
LIPUTANHUKUM.COM: MK (Mahkamah Konstitusi) menyatakan jaksa kini bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum tanpa seizin Jaksa Agung. MK menyatakan jaksa yang melakukan tindak
LIPUTNHUKUM.COM: SPI (Serikat Petani Indonesia) dan sejumlah organisasi petani mengajukan gugatan terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Gugatan itu
LIPUTANHUKUM.COM: Permohonan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor Urut 03 Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar akhirnya kandas.
JAKARTA-LH: Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan amar putusan perkara Pilgub Sumut dengan Nomor: 247/ PHPU.GUB-XXIII/ 2025. Hasilnya, bahwa MK memutuskan tidak dapat menerima
JAKARTA-LH: Gugatan Uji Materil terhadap UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada agar semua menyiapkan kotak kosong tidak hanya daerah yang Paslon Tunggal,
