LIPUTANHUKUM.COM: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima aduan terkait proses pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 terhadap KPU RI.
FOTO Suasana Di Ruang MK Saat Pembacaan Putusan Perkara Nomor : 01/ PHPU.PRES-XXIV/ 2026 pada Selasa Malam (06/10/2026) JAKARTA, liputanhukum.com: Mahkamah Konstitusi (MK)
LIPUTANHUKUM.COM: Persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) perkara nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyoal penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ,
LIPUTANHUKUM.COM: Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2007-2012, I Gusti Putu Artha, mengungkapkan Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19
LIPUTANHUKUM.COM: Denny Indrayana Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
LIPUTANHUKUM.COM: Sidang perdana gugatan status Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai
JAKARTA-LH: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan PPPK dengan Nomor Perkara: 84/ PUU-XXIV/ 2026 yang menuntut peralihan otomatis menjadi PNS dan kesetaraan hak, termasuk
LIPUTANHUKUM.COM: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 16 Maret 2026 yang menyatakan bahwa UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang pensiun anggota
LIPUTANHUKUM.COM: Roy Suryo , Rismon Hasiholan dan dr Tifauziah Tyassuma (dokter Tifa) selaku Pemohon Uji Materi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
LIPUTANHUKUM.COM: Bertambah dari semula dua jadi sembilan orang Pemohon yang menggugat uang pensiun anggota DPR yang tercantum dalam UU 12 Tahun 1980. Penambahan
