LIPUTANHUKUM.COM: Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengultimatum sejumlah perusahaan terkait kebun kelapa sawit dan pertambangan yang masih belum membayar denda administratif.
“Kalau untuk RJ itu tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran tindak pidana HAM (hak asasi manusia) berat, dan juga pencucian uang
LIPUTANHUKUM.COM: Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mulai berlaku efektif pada hari Jumat (02/01/2025) telah ditandatangani oleh Presiden RI
LIPUTANHUKUM.COM: DPR dan Pemerintah menargetkan pemberlakuan dua Kitab Undang-Undang tentang Pidana Baru pada 2 Januari 2026 mendatang. Usai mengesahkan revisi KUHP pada 6
LIPUTANHUKUM.COM: Uang tagihan denda senilai Rp6,6 triliun diserahkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia kepada pemerintah pada Rabu (24/12/2025). Penyerahan itu dilakukan Jaksa
LIPUTANHUKUM.COM: Sejak awal kejadian bencana alam berupa banjir dan tanah longsor di Tiga Provinsi yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar, Presiden RI Prabowo Subianto
LIPUTANHUKUM.COM: Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan meminta perbankan yang menerima penempatan dana Rp 200 triliun agar tidak diberikan ke konglomerat. Dana tersebut merupakan
LIPUTANHUKUM.COM: Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu) membeberkan 15 pemerintah daerah (pemda) masih mengendap uang di bank mencapai Rp 234 triliun, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera
LIPUTANHUKUM.COM: Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta dilaksanakan pada hari ini. Sidang digelar di Istana Negara yang bertepatan
