202 views

Menko Polhukam Mahfud MD Minta Gubernur Papua Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Korupsi

JAKARTA-LH: Menko Polhukam Mahfud MD yang didampingi oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melakukan Konferensi Pers terkait ditetapkannya Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas tudingan berbagai pihak yang menghubung-hubungkan kasus ini dengan Tahun Politik menjelang 2024, Mahfud membantahnya dengan memberikan analogi bahwa dirinya sebagai Menko Polhukam pada 19 Mei 2020 sudah menyampaikan adanya dugaan 10 korupsi besar di Papua. “ Pada tanggal 19 Mei Tahun 2020, saya selaku Menko Polhukam sudah mengumumkan adanya 10 Korupsi Besar di Papua dan ini masuk di dalamnya “ pungkas Mahfud MD dalam Konferensi Pers (Senin, 19/09/2022).

Mahfud MD juga menyampaikan bahwa dirinya juga telah didatangi oleh Para Tokoh Papua mempertanyakan kasus ini kepadanya. “ Saya mencatat, setiap Tokoh Papua datang kesini, apakah Tokoh Pemuda apakah Tokoh Agama, Tokoh Adat itu datang kesini selalu nanya kenapa kok didiamkan. Kapan pemerintah bertindak atas korupsi itu ? “ tandas Menko Polhukam itu.

Lewat Konfers tersebut, Mahfud selaku Menko Polhukam menghimbau agar Gubernur Papua Lukas Enembe memenuhi panggilan KPK. “ Oleh sebab itu, kepada Saudara Lukas Enembe, menurut saya kalau dipanggil KPK datang saja. Jika tidak cukup bukti kami semua yang ada disini menjamin dilepas. Tapi kalua cukup bukti harus bertanggung jawab “ tegas Mahfud MD.

Selanjutnya, Mahfud MD mempersilahkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana untuk menyampaikan secara singkat tentang data-data yang telah disebutkan Menko Polhukam tersebut. “ Proses terkait dengan LA ini sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu tepatnya di tahun 2017. Jadi sejak 2017 sampai hari ini, PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 kepada KPK. Variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini pihak-pihak lain. Angkanya dari 1 Miliar sampai Ratusan Miliar “ ujar Kepala PPATK itu.

Ivan Yustiavandana juga memaparkan contoh transaksi yang diduga dilakukan Oleh Lukas Enembe. “ Sebagai contoh teman-teman, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan setor tunai yang bersangkutan di Kasino Judi senilai 55 Juta Dollar atau 560 Miliar Rupiah. Itu setoran tunai dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek, setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang pantastis yakni 5 Juta Dollar. PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi (jam tangan) sebesar 55 Ribu Dollar atau 550 Dollar “ papar Ivan.

Kepala PPATK itu juga menjelaskan bahwa pihaknya juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain bahwa ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda. Informasi ini juga telah dianalisis PPATK dan sudah dilaporkan kepada Pihak KPK. “ Terakhir, apa yang telah disampaikan oleh Pak Menko (Polhukam) bahwa PPATK sudah melakukan pembekuan, penghentian transaksi kepada beberapa orang di sebelas penyedia jasa keuangan. Ada asuransi, ada Bnak. Kemudian nilai dari dari transaksi yang dibekukan PPATK di sebelas penyedia jasa keuangan tadi 71 Miliar lebih “ kata Kepala PPATK itu menutup penjelasannya.

Setelah Kepala PPATK, selanjutnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan penjelasannya mewakili KPK. “ Narasi yang dikembangkan saat ini kan seolah-olah KPK melakukan kriminalisasi karena hanya menyangkut uang senilai 1 Miliar. Saya sampaikan pada kesempatan ini kepada saudara-saudara saya yang di Papua dan juga kepada Penasehat Hukum bahwa dalam proses penyelidikan baru 1 Miliar itu yang bias kami lakukan klarifikasi terhadap saksi maupun dokumen. Tetapi perkara yang lain, itu juga masih kami kembangkan. Tadi Pak Ivan (Kepala PPTAK) menyampaikan ratusan miliar transaksi mencurigakan yang ditemukan. Itu kami dalami semua. Jadi tidak benar hanya 1 Miliar “ ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Lewat kesempatan itu, Marwata meminta kepada Penasehat Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kerja samanya. “ KPK berdasarkan UU yang baru bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3. Kalau nanti dalam proses penyidikan Pak Lukas bisa membuktikan darimana sumber uang puluhan – ratusan miliar tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang mas, ya sudah pasti nanti akan kami hentikan. Tapi mohon dipenuhi undangan kami undangan KPK untuk diperiksa “ tungkas Marwata.

Di pihak lain, Tim Hukum Gubernur Papua menyebut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyebut dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe mencapai ratusan miliar rupiah adalah bentuk pembunuhan karakter. “Jangan sampai publik tangkap ini bagian dari pembunuhan karakter. Gubernur sedang sakit, lagi konsultiasi dengan dokter tim ahli ” ungkap Anggota Tim Hukum Gubernur Papua Stephanus Roy Rening di Jayapura sebagaimana dilansir Kompas.com (Senin, 19/09/2022).

Roy menyampaikan, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Mahfud MD fokus terhadap kasus yang disangkakan kepada kliennya, bukan dugaan yang belum masuk ranah penyidikan. Menurutnya, pernyataan Mahfud MD tak mengandung unsur pro justitia dan seperti menyampaikan opini bukan fakta. ” Konferensi pers di luar dari perkara yang disidik KPK kita sayangkan, bahwa kok statement bukan dari pro justitia, masih butuh pendalaman, penyelidikan dirumuskan, dari penyelidikan ke penyidikan, kita sayangkan Mahfud berikan statement di luar pro justitia, karena ini meyangkut nama baik Gubernur ” tutur Roy.

Oleh karena itu, Roy tak mau menanggapi pernyataan Mahfud MD terkait dugaan korupsi ratusan miliar Rupiah yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. ” Boleh saja mereka katakan Rp 1 miliar ini pintu masuk, saya hanya lebih fokus pada penyidikan yang berjalan, saya kerja berdasarkan fakta hukum, ini opini belum masuk ranah penyelidkan dan penyidikan  “ pungkas Stephanus Roy Rening. (Tim/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.