JAKARTA-LH: Setelah sederet nama Tokoh yang menyoal kasus 75 Orang Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), kini giliran Eks Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif yang melontarkan kritik pedasnya.

Laode menuding bahwa metodolgi TWK yang digunakan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan karena mengandung urusan pribadi pegawai, seperti Soal Nikah, Hasrat Seksual pegawai yang belum nikah, hingga cara seseorang Shalat Subuh dengan Qunut atau Tidak Qunut. Laode menduga ada upaya untuk menyingkirkan Para Penyidik Senior yang berintegritas. ” Banyak sekali menggagalkan Para Penyelidik dan Penyidik Senior Independen KPK yang telah teruji reputasi dan independensinya serta menyasar beberapa pejabat struktural dan pegawai baru yang bagus-bagus ” pungkas Eks Komisioner KPK itu sebagaimana dilansir CNN Indonesia (Minggu, 16/05/2021-Red).

Oleh karena itu, lanjut Laode, TWK yang telah diselenggarakan harus dipersoalkan karena Pimpinan KPK telah menyampaikan kepada Pegawai sejak awal bahwa TWK bukan untuk menentukan kelulusan dalam alih fungsi dari Pegawai KPK menjadi ASN. Laode meminta agar Presiden Jokowi atau Menko Polhukam Mahfud MD ‘turun tangan’ menyelesaikan Polemik Tes TWK di KPK ini sekaligus menyelamatkan 75 Pegawai KPK yang tidak lolos Tes TWKuntuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). ” Menko Polhukam atau Presiden harus segera menengahi dan menyelesaikan permasalahan yang menimpa 75 orang pegawai KPK ini agar tidak terzhalimi oleh test yang tidak jelas dasar hukumnya ” tandas Laode.

Selanjutnya, Laode juga meminta Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Menpan RB Tjahjo Kumolo menunda pelantikan alih status pegawai KPK menjadi ASN sampai nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus mendapatkan penjelasan.

Sejumlah punggawa KPK yang menurut informasinya tidak lolos TWK dalam rangka Alih Status menjadi ASN antara lain Penyidik Senior Novel Baswedan, Deputi Koordinasi Supervisi KPK Hery Muryanto, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono, Kepala Biro SDM Chandra Reksodiprodjo, dan juga ada nama Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi Sujanarko. Kemudian, ada juga nama Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang, Kabag SDM Nanang Priyono, dan beberapa nama lainnya. Hal ini disampaikan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono dalam sebuah diskusi baru-baru ini di Jakarta (Sabtu, 07/05/2021-Red).

Pada kesempatan itu, Giri Suprapdiono juga menyampaikan bahwa hampir semua Kasatgas yang berasal dari KPK masuk daftar 75 Orang yang dinyatakan tidak lolos TWK. ” Sebenarnya yang menarik adalah hampir semua kasatgas yang berasal dari KPK, 7 Kasatgas Penyidikan dan 2 Kasatgas Penyelidikan juga merupakan bagian dari 75 itu tadi ” tungkas Giri.

” Pegawai Tetap yang dites, sementara Pegawai yang Diperbantukan dari Kepolisian dan Pegawai Negeri yang Diperbantukan dari Kementerian Lain tidak dites. Jadi, Pegawai Tetap, misalnya Polisi yang mengundurkan diri dan memutuskan menjadi pegawai KPK dites kembali ” papar Giri.

Masih menurut keterangan Giri, nama-nama seluruh Pengurus Inti dari Wadah Pegawai KPK, juga termasuk dalam 75 nama yang tidak lolos TWK tersebut. (Fahdi/Red)