JAKARTA-LH: Polemik yang terjadi terkait Vaksin Nusantara dimana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak memberikan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Fase Kedua terhadap Vaksin Nusantara, namun disisi lain Uji Klinis itu tetap dilanjutkan oleh Tim Peneliti Vaksin yang diinisiasi oleh Mantan Menteri Kesehatan dr Terawan, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. ” Permasalahan utama atas polemik antara Vaksin Nusantara dan BPOM adalah perbedaan sudut pandang secara ilmiah. Jadi dukungan dari Pihak Luar kepada BPOM juga tidak ada urgensinya ” pungkas Senator asal Provinsi Bengkulu itu (Sabtu, 17/04/2021-Red).

Pandangan Sultan ini sekaligus menanggapi tentang dugaan mengalirnya dukungan Puluhan Tokoh dari berbagai profesi dan latar belakang keilmuan kepada kebijakan BPOM yang tidak memberikan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Fase Kedua terhadap Vaksin Nusantara. Wakil Ketua DPD RI ini justru melihat dukungan kepada BPOM itu lebih kepada nuansa politis dalam membangun opini di ruang publik. Padahal, yang dibutuhkan saat ini seharusnya dukungan Para Scientist. ” Agar kemudian ada Diskusi Argumentatif yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan ” tungkasnya.

Menurut data dan informasi yang berhasil dihimpun Wartawan LH (liputanhukum.com), beberapa tokoh yang akan menyampaikan dukungannya atas kebijakan BPOM itu antara lain Mantan Wakil Presiden Boediono, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, Sosiolog Imam Prasodjo, termasuk Sutradara Joko Anwar. Demikian menurut Alif Iman Nurlambang selaku Narahubung Acara sebagaimana dilansir KOMPAS.com. “ Sejauh ini ada 46 nama (yang akan menyampaikan dukungan) ” ujar Alif (17/04/2021-Red). (Fahdi/Red)