LIPUTANHUKUM.COM: Pemerintah mengambil tindakan tegas sebagai tindak lanjut temuan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin terkait adanya Bandara Swasta Milik PT IMIP di Morowali Sulawesi Tengah. Markas Besar TNI akan mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal adanya bandara tak punya perangkat negara di Morowali.
Ketegasan tersebut disampaikan oleh Kapuspen Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah. “ TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan, TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan bandara (tersebut) sebagai salah satu objek vital nasional ” pungkasnya (Rabu, 26/11/2025).
Freddy juga memastikan bahwa TNI akan mendukung pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional dalam pengawasan negara. “Saat ini, TNI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan ” tegasnya.
Freddy menegaskan bahwa pihaknya juga memantau aspek perizinan, pengawasan dan keamanan yang ada.
Sementara itu, sampai dengan sore ini, PT IMIP yang diduga terkait Bandara Ilegal di Morowali belum buka suara atas tudingan tersebut.
Adanya bandara tanpa bea cukai dan imigrasi ini sebelumnya terungkap saat Menhan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau bandara di lokasi pertambangan Morowali Sulawesi Tengah memicu perhatian serius.
Menhan Sjafrie menyampaikan sorotannya usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah pada Kamis (20/11/2025).
Pada kesempatan itu, Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan.
Sejalan dengan Menhan, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid turut menyinggung keberadaan bandara khusus PT IMIP atau IMIP Private Airport di Kabupaten Morowali. Anwar mengaku telah melayangkan protes sebab bandara tersebut justru berstatus internasional. ” Bandara kita di Palu, SIS Al-Jufri itu masuk peningkatan jadi bandara internasional. Nah pada saat itu saya termasuk juga mengajukan protes kalau bisa bandara IMIP itu jangan dijadikan internasional” tungkas Anwar sebagaimana dilansir detik.com (Rabu, 26/11/2025).
Menurut Anwar, bandara milik perusahaan swasta itu tidak perlu berstatus bandara internasional. Dia mengaku ingin Bandara Internasional SIS Al-Fajri di Palu menjadi pintu masuk utama bagi tenaga kerja asing (TKA). ” Yah, Al-Jufri kita maksimalkan kemudian bandara IMIP tidak perlu jadi internasional ” katanya.
Menurut Anwar, dirinya telah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait status dan keberadaan Bandara IMIP. Dia meminta agar bandara internasional di Sulteng cukup satu yakni di Kota Palu. “Jadi saya sangat bersyukur juga ini temuan Pak Menhan ini dan pada saat itu kita sudah diskusikan di IMIP sendiri pada saat selesai acara dengan Pak Menhan. Jadi kita sudah sampaikan supaya kalau bisa bandara internasional di Sulawesi Tengah itu cukup satu yaitu ada di Palu ” papar Gubernur Sulteng itu. (Rd)