JAKARTA-LH: Dalam Debat Perdana Capres 2024 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada malam ini (Selasa, 12/12/2023), Capres No 01 Anies Rasyid Baswedan mengatakan bahwa banyak aturan yang ditekuk sesuai kepentingan yang memegang kekuasaan. Anies mengungkapkan hal semacam ini harus diubah dan dikembalikan. Anies menambahkan hukum pada kenyataannya bengkok, tajam ke atas dan tumpul ke bawah.
” Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan baik di puncak dan seluruh jajaran, tapi apa yang terjadi banyak aturan ditekuk sesuai kepentingan yang memegang kekuasaan. tapi apakah akan diteruskan? tidak. Ini harus diubah dan dikembalikan ” tandas Anies yang diberi kesempatan pertama (12/12/2023).
Anies menjelaskan lebih lanjut, ” Kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika ketika menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai prinsip-prinsip hukum yang kita pegang, karena itulah kami melihat perubahan harus kita kembalikan. Negara ini negara hukum bukan negara kekuasaan ” ujarnya.
” Pada saat ini kita lihat hukum harusnya tegak, ini hukum, pada kenyataannya bengkok. Dia tajam ke atas tumpul ke bawah, tidak boleh didiamkan dan dibiarkan dan harus diubah ” lanjut Anies.
Masih menurut Capres No Urut 01 itu, ” Kita saksikan hari ini ada satu orang millenial bisa menjadi cawapres, tetapi ada ribuan millenial dan gen Z yang peduli pada anak bangsa dan termarjinalkan ketika mereka mengungkapkan pendapat mengkritik pemerintah sering dihadapi kekerasan benturan dan bahkan gas air mata ” pungkasnya.
Terkait izin mendirikan rumah ibadah, merespon pertanyaan dari Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto, Anies memberikan jawaban fakta saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, dimana menurut Anies, dalam sejarah Gubernur Jakarta, yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. ” Kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta, yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan ” papar Anies.
” Banyak kelompok agama, mulai dari Budha, Hindu, Kristen yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan bisa beribadah dengan baik ” pungkas Anies dengan nada tenang.
Menurut Capres 01 itu, bahwa dirinya turut berbicara langsung saat umat Islam hingga umat Kristen mengalami kesulitan mendirikan ibadah. ” Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja tidak mendapat izin, saya bicara ” paparnya.
Sementara itu, tampak antara Capres 02 Prabowo Subianto dengan Capres 03 Ganjar Pranowo terjadi saling sindir terkait pupuk langka untuk petani. Pada sesi itu, Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyindir calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal kebijakan pupuk untuk petani di Jawa Tengah. Prabowo mengaku menampung keluhan para petani soal pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit kebijakan Ganjar saat menjadi gubernur. ” Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan ” ujar Prabowo ke Ganjar dalam debat pertama capres Pilpres 2024 di Kantor KPU Jakarta (Selasa, 12/12/2023).
Atas sindiran Capres Prabowo itu, Ganjar pun menjawab itu dengan sindiran balik. Ganjar mengingatkan bahwa Prabowo pernah menjadi ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Capres Nomor Urut 03 itu juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah. ” Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua, Pak, terjadi di Sumatera Utara, Pak, terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur ” balas Ganjar.
Terkait masalah Papua, Prabowo mengakui masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua rumit karena separatisme. Capres 02 ini juga menyinggung campur tangan negara lain di Papua. Menurutnya, hal itu dipersulit dengan konflik yang telah berlangsung lama. ” Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme dan gerakan ini kita sudah ikuti cukup lama dan kita melihat ada campur tangan asing ” ujarnya.
Prabowo menyinggung gerakan terorisme di Papua. Menurutnya, kelompok-kelompok itu sudah mulai menyerang warga sipil di Papua. Prabowo menawarkan sejumlah solusi terkait pelanggaran HAM di Papua. Salah satunya memperkuat kehadiran aparat.
Namun, Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku sepakat dengan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenai cara menuntaskan masalah di Papua.
Dimana dalam sesi tentang Papua, Ganjar semula menilai bahwa masalah di Papua dapat diatasi dengan dialog, sementara Anies menilai bahwa masalah Papua muncul karena ketidakadilan. Prabowo kemudian mengaku setuju dengan dua gagasan itu. ” Benar, saya sangat setuju kita harus ada pendekatan dialog. Dan saya juga setuju… benar sekali harus ada keadilan ” jawab Prabowo menanggapi dua rivalnya. (Dessy-Red)