837 views

Setelah Mendapat Kritikan Dari WHO dan Masyarakat, Pemerintah Batalkan Rencana Vaksinasi Berbayar

JAKARTA-LH: Sehari setelah Pihak WHO melalui Kepala Unit Program Imunisasi Dr Ann Lindstrand mengkritik kebijakan vaksin Gotong Royong Indonesia (Kamis, 15/07/2021), Pihak Pemerintah Indonesia akhirnya membatalkan rencana vaksin berbayar. Pembatalan ini disampaikan Presiden Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung. ” Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan ” pungkas Pramono Anung dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden (Jumat, 16/07/2021).

Mensekab itu menjelaskan, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan, di mana perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh karyawannya. ” Sehingga mekanisme seluruh vaksin, baik itu vaksin Gotong Royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah ” lanjut Pramono menjelaskan.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya, pemerintah berencana membuka jalur vaksin berbayar mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong. Bahkan, rencana kebijakan itu telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Rencananya, Vaksin berbayar akan memanfaatkan jaringan Klinik yang dimiliki oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebanyak 1.300 Klinik yang tersebar di Indonesia. Dalam ketentuannya, Pemerintah mematok harga Rp 321.660 Per Dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per Dosis.

Terkait rencana Pemerintah RI itu, Badan Kesehatan Dunia (WHO) melakukan protes dan mengatakan bahwa penerapan mekanisme vaksin berbayar di tengah pandemi bisa menimbulkan masalah etika dan mempersempit akses masyarakat terhadap vaksin. ” Penting bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin dan pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi. Di saat bersama, kita membutuhkan cakupan dan jumlah vaksin bisa menjangkau semua pihak yang paling rentan ” tandas Kepala Unit Program Imunisasi WHO Dr Ann Lindstrand Lindstrand dalam jumpa pers di Jenewa sebagaimana dilansir dari Situs Resmi WHO (Kamis, 15/07/2021).

Selain WHO, berbagai lapisan masyarakat Indonesia juga memberikan protes dan masukan kepada pemerintah atas rencana kebijakan Vaksinasi Berbayar tersebut. Berbagai Pihak melakukan protes atas kebijakan itu dengan alasan utama bahwa akan semakin sulit melakukan vaksinasi karena alasan kemampuan ekonomi masyarakat yang semakin sulit akibat badai pandemi covid-19 yang sudah berlangsung 1 Tahun lebih. (Fahdi/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.