290 views

Pengkajian Penerapan Ancaman HUKUMAN MATI Untuk Tersangka Koruptor Juliari P Batubara Semakin Diintensifkan KPK

JAKARTA-LH: Pengkajian Penerapan Pasal 2 Ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi yang mengatur Ancaman Hukuman Mati bagi Tersangka Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atas Dugaan Korupsi Dana Bansos Covid-19 yang diduga dilakukannya, semakin diintensifkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keseriusan atas pengkajian untuk menerapkan Ancaman ini tampak dari dengan dibukanya Penyelidikan Perihal Penerapan Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ” Sejauh ini masih Proses Penyelidikan apakah ada Dugaan Peristiwa Pidana sehingga dapat diterapkan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang PemberantasanTipikor. Kami pastikan ini sesuai mekanisme hukum yang berlaku sehingga harus dilakukan lebih dahulu melalui Tahap Penyelidikan tersebut ” pungkas Ali Fikri sebagaimana dilansir CNNIndonesia (Kamis, 18/03/2021-Red).

Dorongan dan dukungan terhadap KPK untuk Penerapan Ancaman Hukuman Mati terhadap Tersangka Korupsi Dana Bansos Covid-19 dalam hal ini Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara semakin meluas dari berbagai elemen masyarakat khususnya Para Tokoh dan Aktivis Anti Korupsi. Terlebih-lebih lagi, sebelum terjadi OTT ini oleh KPK, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.

Penerapan hanya Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor pada kasus yang terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos Covid-19 ini sangatlah tidak memadai dan atau kurang tepat sekaligus kurang memenuhi rasa keadilan. Hal ini disampaikan oleh Aktivis dan Pegiat Anti Korupsi Direktur Eksekutif NGO Indonesia Law Enforcement (ILE) R.S. Hasibuan, SH. “ Menurut Kami, kalau hanya dijerat dengan Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor Para Koruptor Dana Bansos Covid-19 itu sangatlah tidak memadai sekaligus kurang memenuhi rasa keadilan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Sebab, Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor telah mengamanahkan bahwa Pidana Mati dapat dijatuhkan dalam hal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) nya dilakukan Dalam Keadaan Tertentu. Nah, patokan dan rumusan serta pedoman Keadaan Tertentu yang dimaksud pada Ayat (2) ini, menurut hemat Kami sudah secara terang benderang diatur oleh Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Keppres No 12 Tahun 2020 ini, menurut Kami sekaligus menjadi acuan dari Penjelasan UU Tipikor tersebut “ tegas Direktur Eksekutif ILE tersebut melaui hubungan Telepon Selularnya (Kamis Malam, 18/03/2021-Red).

Pada Penjelasan Pasal 2 (2) UU Tipikor dijelaskan, “ Yang dimaksud dengan ‘Keadaan Tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai Pemberatan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi apabila Tindak Pidana Tersebut dilakukan Pada Waktu Negara Dalam Keadaan Bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, Pada Waktu Terjadi Bencana Alam Nasional, sebagai Pengulangan Tindak Pidana Korupsi, atau Pada Waktu Negara Dalam Keadaan Krisis Ekonomi dan Moneter “ begitu bunyi penjelasan dari Pasal 2 ayat 2 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Ketua KPK Firli Bahuri, jauh-jauh hari juga sudah membuat statement tentang penerapan ancaman hukuman mati bagi Para Koruptor yang berani Memanfaatkan Momen Pandemi Virus Corona (COVID-19) untuk Menggerogoti Uang Negara. ” Karena, sebagaimana yang kami sampaikan, Salus Populi Suprema Lex Esto, Keselamatan Masyarakat Merupakan Hukum Tertinggi. Maka, bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain dalam menegakkan hukum, yaitu Tuntutannya Pidana Mati ” pungkas Firli saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II Senayan Jakarta (Rabu, 29/04/2020-Red).

Bahkan, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Yogyakarta yang juga sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH, M. Hum juga berpendapat bahwa 2 Tersangka Koruptor yakni Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo layak untuk dituntut dengan Ancaman Hukuman Mati karena melakukan Praktik Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19. Pendapat ini disampaikan oleh Eddy Hiariej panggilan akrab Wamenkumham itu pada Acara Seminar Nasional Bertopik “Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakkan Hukum di Masa Pandemi” yang ditayangkan secara daring di Akun YouTube Kanal Pengetahuan FH UGM (Selasa, 16/02/2021-Red).

” Kedua Mantan Menteri ini (Edhy Prabowo dan Juliari Batubara) melakukan Perbuatan Korupsi yang kemudian terkena OTT KPK. Bagi Saya, Mereka layak dituntut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mana pemberatannya sampai pidana mati. Jadi dua yang memberatkan itu dan itu sudah lebih dari cukup dengan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor ” tegas Prof Eddy Hiariej.

Dukungan dan pendapat yang sama juga datang dari Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil serta Sejumlah Tokoh yang mendatangi Kantor KPK untuk menyatakan dukungannya agar 2 Mantan Menteri itu Dihukum Mati. ” Hukuman Mati itu kan memberi efek jera ya. Sehingga orang tidak akan berani lagi melakukan tindakan-tindakan merugikan Banyak Pihak ” pungkas Abraham Samad (Rabu, 17/02/2021-Red)..

Dorongan, dukungan, dan desakan penerapan Hukuman Mati terhadap Mantan Menteri yang diduga melakukan Korupsi Uang Dana Bantuan Covid-19 ini tentunya tidak hanya ditujukan kepada KPK, namun lebih bersifat kolektif kolegial terhadap seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani kasus ini terutama kepada Para Hakim yang akan menyidangkan kasus ini kelak. Hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum tentunya juga sebagai penentu terakhir atas hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap Para Koruptor, khususnya yang tega mengkorupsi Dana Bantuan Sosial dan Kemanusiaan terkait Pandemi Wabah Covid-19 yang sedang melanda Indonesia bahkan Dunia Internasional. (Fahdi/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *