184 views

Pejabat Pemkot Ikuti Rakor Terintegritas dengan KPK

LUBUKLINGGAU-LH: Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar didampingi Inspektur Badarudin dan Kepala Dinas Kominfo Erwin Armeidi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Terintegritas dengan KPK Tahun 2021 bersama seluruh Kepala Daerah se-Sumsel via zoom meeting di ruang Command Center Kota Lubuklinggau (Selasa, 16/02/2021-Red).

Rakor tersebut dibuka oleh Sekda Provinsi Sumsel H Nasrun Umar. Dalam sambutannya, Sekda mengatakan Rakor ini bertujuan untuk melihat sejauh mana progres yang telah dilaksanakan dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyelamatan Aset Daerah dengan menggunakan aplikasi siaga.co.id.

Sekda juga mengatakan aksi siaga pemberantasan korupsi 2021 mencapai 79,38% lebih tinggi dari pencapaian Nasional. Selain itu melalui Rakor ini diharapkan Pemda lebih transparan, akuntabel untuk mensejahterakan masyarakat, serta meningkatkan kinerja sehingga bisa memberi manfaat bagi semua.

Sedangkan dari KPK Asep Rahmat Suwanda menyampaikan agenda tahun 2020 untuk dilaksanakan tahun 2021 adalah tindak lanjut PKS pemanfaatan kawasan Lapangan Golf Kenten Palembang, penandatanganan rencana aksi terkait pencegahan korupsi pada tata kelola Batubara oleh Gubernur, pelaksanaan rencana aksi penyelesaian permasalahan tanah eks Beheersterrein Kabupaten Muara Enim, penyelesaian dispute aset Bandara SMB ll Palembang pasca putusan TUN, penyelesaian dispute aset Asrama Haji antara Provinsi Sumsel dengan TNI AU.

Dikatakan juga mengenai tindak lanjut rencana pemanfaatan tiang LRT Kota Palembang dalam konteks optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Pemprov Sumsel dengan Pertamina dan 12 INU dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB KB, dan tindak lanjut PKS Pemprov Sumsel dengan KPK sebagai Pemda pertama di Indonesia yang mengimplementasikan whistleblowing system.

Ia juga menyampaikan mengenai sertifikasi tanah PLN, penerbitan aset Pemprov Sumsel (rumah dinas 2 unit, tanah 1 bidang, kendaraan 5 unit), Musi Banyuasin (rumah dinas 2 unit, tanah 1 bidang, kendaraan dinas 9 unit), Prabumulih (tanah 2 bidang), Lahat (kendaraan dinas 3 unit), dan Muara Enim (kendaraan dinas 37 unit) serta mengenai penyerahan PSU.

Sedangkan Yudiawan Wibisono mengatakan pihaknya dibantu dua satgas pencegahan korupsi, ada dua satgas penindakan jadi satgas-satgas inilah yang membantu kinerja KPK, ada 2 program yakni program generik dan program gimatik.

Ada 8 area yang menjadi fokus antara lain, Pertama program perencanan dan penganggaran APBD, Kedua pengadaan barang dan jasa, Ketiga perizinan terpadu, Keempat kapabilitas APIP, Kelima Manajemen ASN, Keenam optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, Ketujuh manajemen aset daerah dan Kedelapan tata kelola dana desa dimana daerah ini rawan korupsi jangan sampai daerah mencapai 4 % MCP (Monitoring Control For Prevention). (Awang/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *