JAKARTA-LH: Pada Rapat Terbatas yang diunggah Kanal YouTube Sekretaris Negara (Minggu, 31/01/2021-Red), Presiden RI Joko Widodo tanpak kesal karena Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali untuk Menekan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Tidak Efektif. PPKM sudah diterpakan dalam 2 Jilid yakni Jilid Pertama (11 – 25 Januari 2021) dan diperpanjang Pada Jilid Kedua (26 Januari – 8 Februari 2021). “ Yang berkaitan dengan PPKM Tanggal 11-25 Januari, Kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di Beberapa Provinsi, Covid-nya tetap naik ” pungkas Presiden Jokowi (31/01/2021-Red).

Presiden Jokowi melanjutkan, “ bahwa Esensi dari PPKM itu adalah mengurangi atau bahkan mencegah Mobilitas Masyarakat untuk Menekan Laju Penularan Covid-19. Tapi nyatanya, dalam Implementasinya kebijakan tersebut tidak tegas “ tambahnya.

“ Ketegasan dan Konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan “ lanjut Presiden RI itu.

Terkait dampak penurunan ekonomi akibat pemberlakuan PPKM, Jokowi menegaskan tidak perlu dikhawatirkan selama PPKM mampu menekan kasus positif Covid. ” Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula. Formula yang memang standarnya emang enggak ada. Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial ” imbuh Jokowi.

Masih menurut Presiden, ketegasan dan konsistensi dalam penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. ” Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat diimplementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” imbuhnya.

Oleh akrena itu, Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas tersebut menginstruksikan agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk terlibat lebih sering untuk memberi contoh kedisiplinan melaksanakan Protokol Kesehatan kepada masyarakat. ” Yang ingin Saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi ” tegas Presiden. (Fahdi/Red)