LUBUKLINGGAU-LH: Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh pada hari Selasa 10 Desember 2019 mengingatkan kita masih ada setumpuk masalah yang belum terselesaikan dibangsa ini. Ragam kekerasan terhadap pembela HAM, terutama pejuang lingkungan, semakin tinggi sejalan proyek infrastruktur yang digencarkan oleh pemerintah saat ini. Karena menurut A. Ronika, pemerintah hanya fokus mengejar pembangunan, baik itu yang di kerjakan oleh pemerintah maupun swasta dengan dalih meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tetapi pembangunan macam ini alpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Saya juga menilai tren kriminalisasi pada pejuang lingkungan hidup meningkat pada tahun tahun politik, sebagaimana terdapat di dua kabupaten yang tidak lama lagi akan mengadakan kontestasi pilkada serentak di Kabupaten Mura dan Muratara. Sebuah ongkos mahal dari pembangunan yang mengabaikan prinsip kemanusiaan. Yang kecenderungannya hanya membicarakan wilayah – wilayah konsesi, dengan di bandingkan luas daratan sudah dikuasai korporasi.

Jika percepatan pembangunan terus menerus mengesampingkan pengelolaan manusia dan sumber dayanya, ini akan menjadi bom waktu. Sayangnya tak ada sanksi yang dapat menjerat birokrat yang mengeluarkan izin AMDAL sembarangan. Maka dari itu saya Admiral Ronika selaku ketua bidang lingkungan hidup dan HAM dan kader – kader HMI Cabang Lubuklinggau, ” mengutuk keras kepada pihak yang terkait untuk menutup perusahaan yang telah mencemari lingkungan dan tidak sesuai dengan SOP, apabila pihak pemerintah tidak profesional dalam menanganinya maka kami tidak segan segan akan turun kejalan, untuk membela sebagian besar masyarakat yang telah mengalami dampak langsung kerugian maupun perusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi dan kebijakan pemerintah dalam proyek-proyek infrastruktur,” pungkas Ronika. (Rif/Red)