Prof. Refly Harun menentang keras pemerintah dalam beberapa hal, diantaranya soal Perppu Ormas dan Presidential Treshold 20%. 

JAKARTA-LH: Pakar Hukum Tata Negara Prof. Refly Harun yang juga sebagai Komisaris Utama di PT Jasa Marga (Persero) tak takut diberhentikan sebagai komisaris BUMN lantaran kritis dan kontra kepada pemerintah Jokowi. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Refly pada acara Debat panas yang terjadi di acara Rosi Kompas TV. Sikap tegas pakar Hukum Tata Negara ini yang tak mau jadi ABS “Asal Bapak Senang” diapresiasi banyak pihak.

Refly Harun yang sekarang menjadi komisaris utama di PT Jasa Marga (Persero) tak takut diberhentikan sebagai komisaris BUMN lantaran kritis dan kontra kepada pemerintah Jokowi. “Silakan sampaikan ke Pak Jokowi, saya komisaris utama BUMN mau diberhentikan gak apa-apa silakan saja,” tegas Refly Harun saat diskusi “panas” itu berlangsung.

Pakar Hukum Tata Negara itu memaparkan “Ini bukan persoalan benci atau tidak benci Jokowi. Kita harus melihat persoalan dengan jernih. Jangan sampai kemudian pemerintah ini jatuh karena orang-orang di sekitar kekuasaan itu membenarkan apapun yang dibuat. Itu buruk,” papar Pakar Hukum Tata Negara itu.

Dalam acara Kompas TV itu, ada dua kubu di acara Kompas TV: Kubu pro pemerintah Johan Budi (Jubir Presiden Jokowi), Fadjroel Rachman (relawan Jokowi yang dikasih jabatan komisaris BUMN), dan Ruhut Sitompul. Sedang yang kontra ada: Refly Harun, Rocky Gerung, dan Ridwan Saidi.

Refly Harun tak mau jadi penjilat penguasa… hal yang sangat beda dengan kebanyakan mereka yang dikasih jabatan.  Pernyataan Refly ini menampar telak Fadjroel yang juga hadir di acara itu. Refly Harun menentang keras pemerintah dalam beberapa hal, diantaranya soal Perppu Ormas dan Presidential Treshold 20%. (RZ/Red)