BEKASI-LH: Pembatalan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam menalangi uang kompensasi bau sampah warga di sekitar TPST Bantargebang. Sebab, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melarang pemberian dana talangan tersebut.

“Tadinya mau ditalangin, tapi kata BPKP waktu konsultasi enggak boleh,” kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Senin ( 31/10/2016-Red).

Untuk itu, menurut Rahmat, pemberian dana community development kepada warga di tiga kelurahan di sekitar TPST Bantargebang sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu menunggu dari DKI.

Sebanyak 18 ribu lebih keluarga di Kelurahan Sumurbatu, Ciketing Udik, dan Cikiwul belum menerima dana kompensasi uang bau sebesar Rp 500 ribu per tiga bulan sesuai dengan janji DKI. Ada pun, uang yang belum dibayarkan mulai triwulan ketiga atau Juli-September dan triwulan keempat Oktober-Desember sebesar Rp 18 miliar.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, pencairan dana itu molor karena APBD Perubahan DKI masih dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri. “Kami juga berharap APBD Perubahan bisa segera dipakai,” kata Isnawa.

Ihwal larangan dari BPKP soal pemberian dana talangan, Isnawa akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat.

Sekretaris Komisi A bidang Pemerintahan DPRD Kota Bekasi Solihin mengatakan, pemberian dana talangan akan menjadi temuan dari BPK. Sebab penggunaan anggaran tidak sesuai dengan yang direncanakan. Apalagi APBD Perubahan Kota Bekasi sudah dibagi dengan kegiatan. “Kalau pakai anggaran darurat Rp 3 miliar tidak mungkin,” kata dia.

Warga di Kelurahan Cikiwul, Irwan Ardiyan, 29 tahun, mengakui keluarganya belum menerima dana kompensasi bau sampah TPST Bantargebang sejak September lalu. Padahal, ketika dikelola oleh swasta dana itu tak pernah telat. “Setiap akhir triwulan menerima Rp 200 ribu, karena dipotong Rp 100 ribu untuk pembangunan,” kata dia. (F.Rahadian/Red)