53 views

Kejati Jatim Tetapkan 4 Orang Tersangka Baru dalam Kasus Dugaan Korupsi Kebun Binatang Surabaya

LIPUTANHUKUM.COM: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan empat orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025 – 2026, dengan total kerugian negara mencapai Rp3,2 miliar lebih. Keempat tersangka itu adalah Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS Moch Nahroni (MN), Direktur Operasional dan Umum Nurika Widyasanti (NW), Anggota Badan Pengawas PDTS KBS Eliya Emi Suprapto (EES), serta advokat M Ma’ruf Syah (MM) dari kantor hukum Maruf Syah and Partner.

Keempatnya digelandang Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim ke tahanan usai menjalani pemeriksaan maraton hari Kamis pagi (19/11/2026), hingga pukul 23.00 WIB. Masing-masing tersangka tampak mengenakan rompi tahanan kejaksaan berkelir pink. “Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menetapkan empat orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, PDTS KBS, tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026,” kata Aspidsus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja.

Punia mengatakan, perkara ini bermula pada Februari 2025, saat Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya memanggil jajaran direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS, untuk diperiksa terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Saat diusut soal dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant itulah, tersangka Nurika dan tersangka Nahroni kemudian menghubungi tersangka Eliya untuk menanyakan apakah ada pengacara yang bisa membantu mereka untuk mendampingi dan menutup perkara ini di Kejari Tanjung Perak.

Eliya kemudian memperkenalkan Nurika dan Nahroni kepada seorang advokat bernama M Ma’ruf Syah. Mereka pun meminta agar si pengacara mengupayakan agar perkara dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant KBS yang sedang diusut di Kejari Tanjung Perak, untuk ditutup. “Selanjutnya tersangka EES memperkenalkan tersangka NW dan tersangka MN selaku Direktur Keuangan PDTS KBS dengan tersangka MM yang merupakan advokat dari kantor Maruf Syah and Partner, dan meminta kepada tersangka MM untuk mengupayakan perkara Kejari Tanjung Perak ditutup,” ucapnya.

“Tersangka MM meminta lawyer fee sebesar Rp100.000.000 untuk perkara PDTS KBS di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan meminta direksi PDTS KBS menyiapkan dana sebesar Rp500.000.000 untuk biaya penutupan perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” tambah Punia.

Usai mendapat permintaan itu, tersangka Nurika selaku Direktur Operasional PDTS KBS dan tersangka Nahroni selaku Direktur Keuangan PDTS KBS, kemudian memerintahkan saksi Sutini yang merupakan Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, untuk mengeluarkan uang kas perusahaan senilai tersebut.

Uang itu kemudian diserahkan Eliya kepada Ma’ruf Syah. Tapi, menurut penyidik, uang tersebut tidak pernah sampai ke penyidik Kejari Tanjung Perak. “Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada oleh tersangka ES kepada tersangka MM, namun uang tersebut tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” ucapnya.

Pada April 2025, giliran Kejati Jatim memeriksa Direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2023 sampai 2024. Dalam penanganan perkara itu, Ma’ruf Syah pun kembali meminta dana Rp100 juta sebagai lawyer fee dan dana Rp995 juta kepada Nurika, Nahroni dan Eliya.

Tersangka Ma’ruf berdalih dana Rp995 juta itu akan digunakannya untuk menutup perkara. Tapi, Punia menegaskan penyidik Kejati Jatim tak pernah menerima uang tersebut. “Setelah itu permintaan uang tersangka MM naik hingga total yang dikeluarkan mencapai Rp2.410.000.000. Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan pemeriksaan PDTS oleh Kejaksaan Negeri Jawa Timur tetap berlanjut,” ucap Punia.

Untuk menutupi pengeluaran itu, Nurika, Nahroni, Eliya dan Ma’ruf kemudian bersekongkol membuat dokumen fiktif yang mereka jadikan bukti seolah-olah ada kerja sama jasa hukum dan kegiatan yang sah atas penggunaan anggaran miliaran rupiah dari kas perusahaaan tersebut. “Tersangka NW, tersangka MN dan tersangka ES bersama dengan tersangka MM bersekongkol dengan cara membuat perjanjian seolah-olah adanya kerja sama layanan jasa hukum dengan membuat laporan-laporan review-review SOP KBS, kemudian membuat PKS (perjanjian kerja sama) KBS fiktif dan menerbitkan kuitansi-kuitansi honorarium konsultan hukum, biaya pendamping layanan hukum litigasi tersebut dengan total sebesar Rp2.410.000.000 dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah uang tersebut adalah merupakan kegiatan yang sah,” kata Punia.

Selain itu, kata Punia, penyidik ternyata juga menemukan pengeluaran kas sebesar Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026 yang diklaim sebagai pengeluaran untuk BBM, tunjangan hari raya dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, kata Punia, total kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada 2025 sampai 2026 mencapai Rp3.270.559.452. Hal itu pun, kata Punia, sudah dirinci berdasarkan perhitungan audit BPKP. “Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2025 hingga tahun 2026 adalah sejumlah Rp3.270.559.452 sebagaimana hasil perhitungan dari audit BPKP,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah uang tersebut juga mengalir ke pihak eksternal PDTS KBS dan pejabat di Kota Surabaya, Punia mengatakan, jaksa masih akan mendalami dugaan tersebut. “Penyidik akan mendalami lagi tentang itu. Nanti kami kabarkan lagi,” tuturnya.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair, Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Empat tersangka itu kini ditahan di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) Choirul Anwar (CA) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran perusahaan periode 2016-2024, Kamis (21/7). Estimasi kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai Rp10.209.664.735,60.

Dalam melancarkan aksinya, CA diduga menyalahgunakan kewenangan dengan merangkap sejumlah jabatan strategis sekaligus, mulai dari Direktur Utama, Direktur Operasional, hingga Direktur Keuangan. Ia memerintahkan staf keuangan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif serta melakukan mark up anggaran pakan satwa dengan cara mengurangi jatah makan hewan namun mencatat anggarannya seolah-olah sesuai.

Dari total kerugian negara sekitar Rp10,2 miliar tersebut, penyidik mendapati sekitar Rp7,4 miliar di antaranya digunakan CA untuk kepentingan pribadi. Praktik korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membuat fasilitas Kebun Binatang Surabaya menjadi kotor, rusak, dan tidak terawat dengan baik. Kondisi tersebut bahkan berdampak fatal terhadap kondisi satwa koleksi kebun binatang yang dilaporkan menjadi kurang sehat, kurus, hingga mati akibat minimnya pakan dan perawatan. (Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.