42 views

Bagaimana Mekanisme Perampasan Menurut UU Perampasan Aset Yang Baru Disahkan DPR RI ?

JAKARTA,liputanhukum.com: Setelah 18 Tahun bergulir dan diperjuangkan, akhirnya melalui Rapat Paripurna, DPR RI telah mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang pada Kamis (19/11/2026).
UU ini mengatur penyitaan dan perampasan harta kekayaan hasil kejahatan untuk memulihkan kerugian negara maupun korban, termasuk melalui mekanisme tanpa putusan pidana.
Ada 2 Poin Utama Terkait Mekanisme Perampasan yang diatur UU ini.

1. Conviction-based, yaitu dilakukan berdasarkan putusan pidana.

2. Non-conviction-based forfeiture, yaitu dilakukan tanpa putusan pidana. Hal ini diajukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) ke Pengadilan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk Mekanisme Perampasan Aset tanpa putusan pidana adalah berlaku jika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya—dengan nilai aset minimal Rp1 miliar saat diperoleh. 

Cakupan Tindak Pidana Perampasan Aset

Tindak pidana perampasan aset mencakup dan meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata/amunisi/bahan berbahaya, TPPO, serta penipuan/penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas (seperti investasi bodong, kripto, travel umrah, atau judi online).

Selain itu, juga terkait Aset di Luar Negeri & Pengalihan ke pihak lain.

Dalam UU ini juga mengatur tentang pemulihan kerugian dan pengelolaan serta membuka skema pembayaran kerugian korban serta pengelolaan aset secara terpadu dan independen (termasuk koordinasi penilaian/pelelangan bersama DJKN). (Dessy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.