JAKARTA-LH: Ratusan ribu, tepatnya 493, penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran alias salah sasaran. Naifnya lagi, 23 ribu lebih diantaranya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan.

” Dari Bu Mensos (Tri Rismaharini) datang ke NIK dulu, supaya ini update dari NIK datang ke BPJS TK, keluarlah data-data ini bahwa ada 493 ribu ternyata penerima upah di atas upah minimum provinsi atau daerah. Artinya, dia terindikasi sebenarnya menerima upah, dia bekerja, menerima upah, layak terindikasi ” pungkas Pahala Nainggolan dalam acara sosialisasi NIK dan pertemuan lintas kementerian di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jakarta (Selasa, 05/09/2023).

Masih menurut Pahala Nainggolan, bahwa salah sasaran atau tidak tepat sasaran penggunaan Bansos tersebut paling banyak terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Data bermasalah tersebut diklaim saat ini tengah diperbaiki. ” Kita padankan data dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara), mau lihat siapa yang terindikasi ASN. Ternyata kita temukan sekitar 23,8 ribu itu memiliki pekerjaan sebagai ASN ” ungkap Pahala.

Ada sekitar Rp 523 Miliar Uang Negara, menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK ini, setiap bulannya keluar untuk penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Ia berharap dengan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), hal serupa tak terulang lagi. ” Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat. Tapi, khusus untuk ASN dan yang penerima upah itu, kita estimasi Rp140 miliar per bulan itu sebenarnya kita enggak tepat kasihnya ” ujarnya menjelaskan.

Pahala mengharapkan agar perbaikan data ini segera diselesaikan agar dapat mengurangi penerimaan bansos yang salah sasaran tersebut. “Orang miskin enggak dapat, orang kaya malah dapat, itu saja penyakit bansos ” tandas Pahala. (Dessy)