JAKARTA,liputanhukum.com: Wacana agar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi dan atau menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) SMA yang digunakan Gibran tidak sah sehingga batal demi hukum, terus bergulir dan menguat.
“ Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya ” demikian putusan nomor: 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10/2026).
Putusan itu diketok oleh majelis hakim yang diketuai Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugihart.
Putusan MA tersebut juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/ PHPU.PRES-XXIV/ 2026 sebelumnya, yang menyatakan bahwa tidak ditemukan dokumen ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.
Apa itu Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ?
Hak Menyatakan Pendapat (HMP) adalah salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan instrumen tertinggi parlemen untuk menyikapi kebijakan penting negara atau kejadian luar biasa. HMP juga digunakan sebagai tindak lanjut hak interpelasi/angket, atau dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Apa Yang Menjadi Gugatan Subhan Yang Berujung Dikabulkan Oleh MA Untuk Seluruhnaya ?
Ada 5 Poin Gugatan Subhan tersebut:
1. Mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
3. Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Sikap dan Pandangan Partai Politik Di DPR
1. PDI Perjuangan (PDIP):
Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto pada 9 November 2026, PDIP menyatakan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR RI terhadap Wapres Gibran merupakan pilihan yang paling rasional berdasarkan aspirasi berbagai pihak dan dialog lintas fraksi;
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS):
PKS mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI dan menggalang komunikasi lintas fraksi untuk menjadikan polemik ini sebagai agenda bersama;
3. Partai Golkar:
Melalui Sekjen Sarmuji pada 9 November 2026, Golkar menilai bahwa DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat setelah keluarnya putusan MA, meskipun saat ini masih dalam tahap pengkajian;
4. Partai Demokrat:
Wakil Sekjen Demokrat Jansen Sitindaon menyebut Gibran memiliki pilihan untuk mundur secara beretika atau menghadapi proses politik di DPR dan MPR, sementara Ketua Kelompok Fraksi Demokrat di DPR Hinca Pandjaitan menyatakan fraksinya masih mempelajari putusan MA selama 14 hari kerja;
5. Partai Gerindra:
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pada 9 November 2026 bahwa pimpinan dan anggota DPR belum menentukan langkah final atau merespons usulan secara menyeluruh karena masih merampungkan masa reses (hingga 8 November 2026) dan belum menerima salinan resmi lengkap putusan MA. Gerindra dijadwalkan membahas sikap fraksi ini lebih lanjut.
Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan seluruh gugatan Muhammad Subhan Palal terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa dokumen tersebut mengandung cacat hukum dan tidak sah sejak awal.
Penilaian itu merujuk pada amar Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, serta mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
” Amar putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang berbunyi ‘Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya’ secara hukum berarti Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan tersebut dinyatakan tidak sah ” ujar Titi dikutip dari Hukumonline (Senin, 02/11/2026).
Dalam kerangka UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat dinyatakan tidak sah apabila mengandung cacat kewenangan, prosedur, dan/atau substansi. Menurutnya, konsekuensi hukum dari putusan tersebut bersifat berlaku surut (ex tunc). Hal ini merujuk pada Pasal 70 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa keputusan yang dinyatakan tidak sah tidak lagi mengikat sejak semula. ” Dengan demikian, suket yang dinyatakan tidak sah kehilangan seluruh kekuatan dan jejak hukumnya, seolah-olah tidak pernah diterbitkan ” tandas Titi.
Lebih lanjut, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tersebut menyampaikan bahwa dampak langsung putusan MA berada pada ranah administrasi pemerintahan, yakni keabsahan penerbitan suket yang menjadi dasar administratif pemenuhan syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat dalam pencalonan wakil presiden.
Apabila DPR tidak mengambil sikap, kontroversi mengenai legitimasi jabatan Gibran berpotensi terus berkembang dan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.