FOTO Kapolri Saat Rapat Dengan Komisi III DPR RI (Senin, 26 /01/2026)
” Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan ” tegas Kapolri itu Jenderal Listyo Sigit Prabowo
JAKARTA-LH: Rapat di Komisi III DPR RI pada Senin (26/01/2026) mendadak tegang ketika Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menolak secara tegas wacana perubahan struktur Polri dibawah kementerian atau menjadi kementerian khusus.
Listyo blak-blakan bahwa wacana untuk mengubah posisi Polri tak lagi di bawah Presiden bukan main-main. Dia mengaku bahkan sempat ditawari menjadi menteri kepolisian. ” Kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian ” pungkasnya ditengah rapat dengan Komisi III DPR RI (Senin, 26/01/2026).
Menurut Kapolri Listyo, bahwa posisi Polri di bawah Presiden telah ideal untuk bisa menjadi alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. ” Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus ” tandasnya.
Jenderal Listyo menyebutkan bahwa seluruh anggota telah bersepakat dan bulat menolak wacana itu. Listyo mengaku bahkan lebih memilih menjadi petani dibanding harus menuruti wacana tersebut. Bahkan, dia tak segan untuk dicopot dari jabatannya, daripada Polri harus tunduk. ” Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak-ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja ” tegasnya.
“Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot ” pintanya tegas.
Lebih lanjut Kapolri Listyo Sigit Prabowo berpendapat bahwa posisi Polri yang berada di bawah Presiden saat ini merupakan mandat reformasi. Dia bilang, Polri pernah di bawah Kemendagri, lalu di bawah Perdana Menteri pada 1946-1961. Selanjutnya, pada tahun 1966-1998 Polri juga pernah di bawah ABRI. Dan sejak reformasi, Polri kemudian langsung di bawah Presiden. Menurut Listyo, posisi itu merupakan mandat TAP MPR VI/MPR/2000 dan TAP MPR VII/MPR/2000.
” Artinya, dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden sehingga di dalam melaksanakan tugasnya Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel ” ujar Jenderal Listyo.
Menempatkan Polri Dibawah Kementerian Sama Saja Dengan Melemahkan Institusi Polri, Negara, Hingga Presiden
Masih menurut Jenderal Listyo, menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi Polri, negara, hingga Presiden. Menurutnya, Polri di bawah presiden saat ini sudah ideal. Polri bisa menjadi alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas dan hukum. ” Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden ” tandasnya.
FOTO Kapolri dan Jajarannya dalam Rapat Dengan Komisi III DPR RI (26/01/2026)
Tolak Sampai Titik Sarah Penghabisan
Jenderal Listyo juga telah menginstruksikan kepada seluruh anak buahnya untuk menolak semua bentuk opsi agar Polri tak lagi di bawah Presiden. Pesan itu disampaikan Listyo di akhir rapat Komisi III DPR. Dia sekaligus menyampaikan terimakasih atas dukungan semua fraksi yang juga ikut menolak. ” Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan ” tegas Kapolri itu.
Wacana Polri Dibawah Kementerian
Sebagaimana diketahui bahwa Wacana menempatkan Polri dibawah kementerian muali berkembang saat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengungkap gagasan mengenai adanya kementerian yang menaungi Polri, dalam pembahasan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri.
” Nantinya, Polri akan sebagaimana Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI. Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden ” ungkap Yusril saat itu. (Dessy)