‎Padahal Menkeu Purbaya sendiri telah menjadikan pemberantasan rokok ilegal sebagai fokus utama untuk meningkatkan penerimaan negara, alih-alih menaikkan tarif cukai, dan telah menginstruksikan penindakan tegas

BATAM-LH: Arahan, tindakan, bahkan sanksi yang sudah diberikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk memberantas rokok tanpa pita cukai alias rokok ilegal, tidak membuat kapok para mafia rokok ilegal di Batam.

Padahal Menkeu Purbaya sendiri telah menjadikan pemberantasan rokok ilegal sebagai fokus utama untuk meningkatkan penerimaan negara, alih-alih menaikkan tarif cukai, dan telah menginstruksikan penindakan tegas. 

Sindikasi rokok ilegal ini tetap menjalankan bisnis haramnya. Bak kata pepatah ” anjing menggonggong kafilah berlalu”.

Menurut beberapa nata sumber yang berhasil ditemui wartawan liputanhukum.com, menyampaikan bahwa justru peredaran rokok tanpa pita cukai Merk PSG semakin merajalela. ” peredarannya semakin vulgar dan sangat memperihatinkan. Peredarannya seperti rokok legal , dan peminat pasti mengutamakan rokok ini karena harganya sangat murah dan gak nyampe setengah rokok yang resmi ” pungkas seorang nara sumber yang meminta disembunyikan namanya (Selasa, 13/01/2026).

Naifnya lagi, lanjutnya, ” ini sudah menjadi rahasia umum Bang, bahwa rokok ini bebas diperdagangkan di kios-kios bahkan ke grosir besar. Kalau Abang kurang percaya coba langsung aja Abang beli ke kios atau grosir itu ” ujarnya sambil menunjuk alamat kios dan grosir.

Menurut hasil informasi yang berhasil dihimpun, peredaran Rokok PSG ini tidak hanya di Kota Batam, tetapi bahkan Sampai ke Riau, Sumut, Sumbar dan daerah lainnya di Pulau Sumatera. Artinya, bahwa sindikat mafia rokok ilegal ini cukup besar.

Pertanyaannya yang muncul kemudian, mengapa Sampai sindikasi rokok ilegal ini begitu vulgar dan bebas beredar ? Kemana aja para Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Pihak Bea dan Cukai ? Mengapa tidak berkutik ? Apakah ada persekongkolan atau bagaimana ?

Pertanyaan-pertanyaan itu tumbuh dan berkembang di pikiran setiap warga masyarakat yang pada akhirnya menyasar kepada ketikpercayaan kepada etos kerja APH. (Anto)