LABUHANBATU-LH: Pekerjaan stasiun boiler Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV Ajamu TA (tahun anggaran) 2022 diduga tidak sesuai dengan penerapan SOP alias asal jadi. Sehingga pengerjaan boiler tersebut tidak diserahterimakan oleh pihak perusahaan sampai bertahun-tahun lama dan terbengkalai. Cuman anehnya, di tahun 2024 pihak management PKS mengoperasikan boiler tersebut, walaupun masih mengeluarkan asap hitam yang begitu pekat, (Jum’at, 19/04/2024).

Hasil croschek menemukan pekerjaan pergantian boiler PKS PTPN IV Ajamu. Informasi dirangkum menyebutkan bahwa anggaran pekerjaan itu menghabiskan biaya miliaran rupiah. Pergantian boiler itu dikerjakan oleh jasa rekanan atau vendor sejak tahun 2022 lalu.

Mirisnya, pihak perusahaan terkesan tertutup terkait soal penerapan SOP pergantian stasiun boiler. Pasalnya, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dinilai merahasiakan penerapan SOP dimaksud. Sebab, pejabat yang bertanggungjawab di PKS PTPN IV Ajamu menghindarkan untuk memberikan penjelasan.

Padahal penerapan SOP boiler bertujuan agar pengolahan kelapa sawit di PKS PTPN IV Ajamu memenuhi standart yang ditetapkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Dalam SOP boiler dijelaskan tahapan-tahapan yang harus diterapkan PTPN IV Ajamu.

Akibat keterlambatan beroprasinya boiler tersebut, diduga BUMN mengalami kerugian. Sehingga pengoprasian terkesan dipaksakan. Sementara belum diketahui berapa kerugian negara.

Salah satu tahapan dalam penerapan SOP boiler yakni Name Plate. Tahapan Name Plate dalam penerapan SOP boiler dijelaskan bahwa data-data ketel uap harus tercantum dan terlegistimasi serta dibubuhi stempel atau cap dari instansi berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja setempat.

Ketika hal ini hendak dikonfirmasi dan atau diklarifikasi kepada Manager PKS PTPN IV Unit Ajamu ER Sianturi, khususnya terkait SOP dan keterlambatan dalam pengerjaan boiler, yang bersangkutan belum dapat memberikan penjelasan sampai berita ditayangkan. 

Dengan tertutupnya penerapan SOP boiler, sertifikasi RSPO PKS PTPN IV Ajamu diragukan keabsahannya. Pasalnya, Komitmen transparansi adalah syarat utama perolehan sertifikasi RSPO. (Edy Syahputra Ritonga)