1,430 views

Tim Kuasa Hukum ASRI Halomoan Panjaitan, SH: Komisioner KPU dan DPRD Labuhanbatu Harus Tunduk Asas Kehati-Hatian dan Kepastian Hukum

LABUHANBATU-LH: Kendatipun KPU Labuhanbatu sudah menetapkan Paslon 02 Nomor 02 dr H Erik Adtrada Ritonga MKM – Hj Ellya Rosa Siregar MM (ERA) sebagai Pemenang melalui SK KPU Labuhanbatu Nomor: 70/ PL 02/Kpt/1210/KPU-Kab/V/ 2021 pada Rapat Pleno Terbuka (RPT) Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di Hotel Permata Land Rantauprapat Pada Minggu (02/05/2021-Red), yang dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Labuhanbatu Tentang Pengumuman Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2020 Terpilih Pada Rabu (05/05/2021-Red), namun perjalanan final untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu masih mendapat tantangan dari Paslon Nomor Urut 3 Andi Suhaimi Dalimunthe – Faizal Amri Siregar (ASRI).

Melaui Tim Kuasa Hukumnya yang tergabung dalam Ihza & Ihza Law Firm telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Teregistrasi dengan Nomor: 145/ PAN.MK/Ap 3/04/2021. Bahkan hari ini (Kamis, 06/05/2021-Red), telah terbit Akta Registrasi Perkara Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 141/PAN.MK/ARPK/05/2021.

Terkait telah terbitnya Akta Registrasi Perkara Konstitusi dari MK hari ini, salah satu dari Tim Kuasa Hukum ASRI Halomoan Panjaitan, SH menyampaikan kepada Wartawan LH (liputanhukum.com), “ hari ini telah terbit Akta Registrasi Perkara Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 141/ PAN.MK/ ARPK/ 05/ 2021, dengan pengertian Kami selaku Pemohon dan KPU LB sebagai Termohon akan dipanggil MK untuk bersidang di MK dalam Pemeriksaan Perkara, selanjutnya akan diputuskan Hakim-Hakim MK didalam Persidangan yang mulia “ ujar Halomoan melalui WhatsAppnya (Kamis Malam, 06/05/2021-Red).

Halomoan melanjutkan penjelasannya terkait Perkara ini, “ 5 Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu tidak boleh melanggar PKPU 19/2020 Pasal 54 begitupula Anggota DPRD seharusnya tunduk kepada Asas Kehati-Hatian dan Asas Kepastian Hukum “ lanjut Halomoan.

Halomoan Panjaitan berpendapat, “ MK hanya perintahkan KPU LB (Labuhanbatu) untuk Melakukan PSU 9 TPS, kemudian setelah itu menggabungkan Hasil Perolehan Suara 9 TPS PSU dengan Peroleh Suara di Seluruh TPS yang tidak dibatalkan MK. Selanjutnya (masih perintah MK ke KPU LB) KPU LB mengumumkannya sesuai Perundang-Undangan yang berlaku tanpa melapor ke MK. Tapi yang dilaksanakan KPU LB melampaui Putusan MK yang tidak ada perintah untuk menetapkan siapa pemenang “ tegasnya menjelaskan pendapatnya.

Tim Kuasa Hukum ASRI itu juga melanjutkan penjelasannya dengan nada tanya. “ Apakah karena KPU LB menganggap Putusan tersebut telah Pinal dan mengikat? Ok, putusan tersebut Final dan Mengikat. Itu kan terhadap Perkara Persen Hasil Pilbup yang objek perkaranya rekapitalisasi KPU LB tahun 2020. Sedangkan yang Kami ajukan ke MK, sebagaimana Objek Perkara adalah Rekapitalisasi Pengggabungan Hasil PSU dengan yang tidak dibatalkan MK. Ya benar sekali, yang kita ajukan sebagai Objek Perkara pada tanggal 29 April 2021 Pukul 12.02 WIB tersebut benar adalah Objek yang baru yakni Rekap Tanggal 27 April 2021 Pukul 12.15 WIB “ kata Halomoan Panjaitan menjelaskan.

Sebagai closing statemen, Halomoan menyampaikan “ Saya tidak habis Fikir juga, kenapa 5 Komisioner KPU (Labuhanbatu) dan kawan-kawan di Lembaga Legislatif (DPRD Labuhanabtu) koq tidak tunduk kepada Asas Kepastian Hukum dan Asas Kehati-Hatian. Sementara, Saya mendengar alasan melaksanakan Paripurna adalah Surat atau Hasil Dari Pleno KPU LB (Labuhanbatu) Tanggal 2 Mei 2021. Sedangkan MK telah menerbitkan Penerimaan Pengajuan Permohonan dari Kami di Laman MK. Seharusnya kembali dong taat kepada PKPU 19/2020 Pasal 54 dan Amar Putusan MK. Bukankah PKPU itu sendirian lahir termasuk dari buah pemikiran Anggota DPR-RI? Jangan ditabrak dong “ tandas Halomoan diakhir penjelasannya. 

Berikut adalah Bunyi Salinan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 yang menjadi salah satu Dasar Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu oleh Paslon ASRI melalui Tim Kuasa Hukumnya:

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh: a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan jdih.kpu.go.id – 45 – c. Bawaslu Kabupaten/Kota.

(2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.

(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama kepada: a. DPRD Kabupaten/Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; c. Pasangan Calon terpilih; d. KPU; dan e. Bawaslu Kabupaten/Kota.

(4) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

(6) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.

(7) Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi “ demikian bunyi kutipan Pasal 54 Ayat (1 – 7) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 sebagai perubahan dari PKPU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (Afdillah)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.