1,503 views

Tanggapan Para Tokoh Atas Hasil Survey IRG Terkait Pilkada Muratara-Sumsel

LUBUKLINGGAU-LH: Hasil Survey Indonesia Riset Global (IRG) menunjukkan tidak ada Paslon yang dominan pada Pilkada Muratara. Atas hasil Survey ini, Pengamat Politik, Praktisi, Pegiat Demokrasi, Tokoh Mahasiswa dan Pemuda angkat bicara. Hasil survey yang dirilis IRG kemarin mendapat tanggapan beragam dari Berbagai Pihak.

Beberapa Akademisi, Pengamat Politik, Tokoh Mahasiswa, Aktivis bahkan Mantan Komisioner angkat bicara. Dekan Fakultas Fisip Unmura Dr. M. Fadhil Harnawansyah, S.Ip M.Si dalam percakapannya dengan Wartawan LH (liputanhukum.com) Senin (24/08/2020-Red) terkait hasil Survey sebagaimana telah diberitakan dengan Judul “Hasil Rilis IRG: Pilkada Muratara Sangat Rentan Money Politik Pragmatisme Mencapai 70%” menyoroti tentang kondisi Psikologi Sosial Masyarakat Muratara. “ Memang kondisi Psikologi Sosial Masyarakat Muratara masih kategori Masyarakat Tradisional menuju Masyarakat Modern. Oleh karena itu, tingginya Pragmatisme Politik sangat ditunjang oleh kondisi psikologis tersebut. Sehingga di Masyarakat seperti ini peran Tokoh-Tokoh Masyakarat atau Tokoh-Tokoh Agama sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan politik di masyarakat “ pungkas Doktor jebolan Universitas Padjajaran Bandung ini (Senin, 24/08/2020-Red).

Fadhil Harnawansyah melanjutkan, “ pada saat ini, menghapuskan politik uang merupakan suatu hal yang sulit, sebab masih menjadi trend atau kebutuhan masyarakat yang tinggi di tengah krisis ekonomi dan covid-19 saat ini. Oleh karena itu peran Penyelenggara Pemilu menjadi penting untuk mengantisipasi penyimpangan atau pelanggaran pemilu dalam Pilkada 2020 saat ini secara maksimal sehingga tidak menciderai demokrasi yang kita bangun menuju kedewasaannnya “ ujarnya.

Tokoh Mahasiswa Sumatera Selatan yang juga Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel Bambang Irawan sedikit mengkritisi hasil survei IRG ini yang dianggapnya tidak terlalu spesifik sehingga target dari survey ini fokusnya seperti apa? “ Perlu penajaman, survei ini terlalu general “ tegas Bambang (Senin, 24/08/2020-Red).

“ Kemudian terlalu banyak pertanyaan yang dicerca kepada responden yang merupakan Masyarakat Desa akan menimbulkan kebosanan responden dalam menjawab. Tingginya pragmatisme politik pemilih tidak serta merta dianggap kegagalan penyelenggara karena Pilkada ini bukan kerja tunggal penyelenggara saja dalam menekan Money Politik. Karena sifatnya penyelenggara ini kan momentum yang hanya periodic. Artinya, Pemerintah Daerah yang sudah terpilih saat itu seharusnya meneruskan tugas tugas menekan Money Politik. Karena Money Politik itu juga kan dalam urusan Kedinasan/Birokrasi yang sangat rentan juga seperti pungutan-pungutan lah. Jadi tetap saja itu tugas Pemda juga “ tambah Bambang.

Masih menurut Bambang, “ mengenai rendahnya elektabilitas kedua paslon incumbent, saya pikir itu PR besar bagi kedua paslon tersebut. Apalagi elektabilitas mereka dibawah 40 % kedua paslon incumbent ini menjadi tanda tanya besar ??? Artinya, apa yang diperbuat Pemda selama Lima Tahun ini tidak memenuhi harapan masyarakat. Bisa jadi kekecewaan masyarakat ini solusinya adalah Pasangan Independen loh….. maka ber hati-hati lah Kedua Paslon Incumbent ini. Bisa saja ‘Kuda Hitam’ menjadi ‘Kuda Putih’ “ lanjutnya.

Selanjutnya, masih menurut Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel ini, “ ditengah kondisi pandemi saat ini, sebenarnya Incumbent diunggulkan karena mengingat ada kurang lebih 5 atau 6 Program dari pusat (Pemerintah Pusat) mengenai Bantuan Sosial yang turun ke daerah. Artinya, potensi untuk memanfaatkan bantuan ini sebagai kepentingan pribadi incumbent untuk maju lagi sangat tinggi. Ini PR bagi Bapak/Ibu di Bawaslu Muratara. Artinya, bagaimana Bansos ini sampai kepada masyarakat atas nama Pemerintah Daerah bukan atas nama Perorangan “ ujar Bambang.

Ketika ditanya, mengapa walaupun Bansos sudah dibagi tetapi tetap saja elektabilitas kedua paslon pertahana ini jeblok ? Ketua umum Badko HMI ini menjawab “ artinya, Bansos tidak signifikan mendongkrak elektabilitas Kedua Paslon Incumben ini. Masyarakat tidak terpengaruh dengan manipulasi-manipulasi Bansos atas nama perseorangan. Bisa disimpulkan masyarakatnya cerdas, maka berhati-hati juga bagi Kedua Paslon Incumbent. Harapan kami kepada penyelenggara bahwa berdasarkan rapat terakhir kemendagri karena di masa pandemi ini ada intruksi penambahan TPS yang mana 1 TPS maksimal 300 pemilih artinya KPU agar segera mempublish di wilayah mana saja ada penambahan TPS. Kemudian, kami menyarankan Badan Adhoc Bawaslu agar lulusan SKPP ini diikutsertakan juga untuk membantu kinerja Bawaslu. Sehingga, semakin banyak orang yang bekerja untuk penyelenggara maka semakin rendah pottensi kecurangan-kecurangan pada pilkada nanti. Dengan Personel Penyelenggara yang minim saat ini, tentu tidak bisa meng-cover tugas semuanya. Apalagi lulusan SKPP ini terbilang cakap karena sudah ditempa, ditraining sehingga akan sangat membantu suksesnya Pilkada nanti “ kata Bambang.

Sebagai Clossing Statement, Bambang menyampaikan “ terakhir, Kami menyesalkan adanya pernyataan dari Tokoh Masyarakat Muratara yang kurang etis dan tidak sopan. Seharusnya peran mereka ikut mendinginkan suasana, jangan justru ikut mengompori/memans-manasi. Jangan sampai Potensi Konflik Pilkada dimunculkan. Artinya, kedewasaan politik harus ada, tutur kata harus dijaga “ tutup Bambang Irawan.

Di lain sisi, Praktisi Penggiat Demokrasi dan Kepemiluan Debi Ariyanto yang juga sebagai Mantan Komisioner KPUD Lubuklinggau) juga angkat bicara. “ Menilik hasil survey yang dirilis oleh Indonesia Riset Global yang mengambil Sembilan Indikator yang bisa menjadi gambaran/acuan dan langkah-langkah antisipasi yang bisa diambil, baik oleh penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan, dengan melihat kecendrungan kepuasaan terhadap Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Muratara Periode ini yang terbelah menjadi 2 puas dan tidak puas dengan tingkat perbedaan yang tak terlalu mencolok, lalu dari indikator popularitas , dimana ketiga pasangan itu tanpa menafikan pasangannya masing-masing adalah tokoh-tokoh yang sudah teruji benar tingkat popularitasnya. Pak Syarif selaku Bupati kemudian Pak Devi sebagai Wakil Bupati serta Pak Akisropi sebagai Mantan Pejabat Bupati Muratara, jelas memiliki tingkat popularitas yang nyaris berimbang. Lalu tingkat elektabilitas antara pasangan Syarif-Suryan dan Devi-Inayah yang relatif berimbang diikuti oleh Akisropi dan Baikuni adalah warning yang sangat keras bagi Petahana bahwa baik Syarif dan suryan serta Devi dan Inayah cenderung memiliki peluang yang cukup berimbang untuk mendapatkan simpati dari para pemilih “papar Debi Ariyanto panjang lebar (24/08/2020-Red).

Deby melanjutkan pendapatnya, “ melihat tingginya angka pragmatis masyarakat terhadap para Paslon memunculkan peluang Money Politik yang harus dicermati dengan serius oleh para penyelanggara di setiap tingkatan. Ruang lingkup wilayah yang luas dan letak geografis antar Wilayah Kecamatan yang masih banyak menemui kendala dalam hal pendistribusian logistik Pilkada dan sosialisasi di Era Pendemi adalah tantangan tersendiri untuk Penyelenggara Pemilu. Dengan mencermati peluang yang ada dan tingkat elektabilitas yang nyaris seimbang antara Paslon Petahana, baik Bupati dan Wakil Bupati. Penyelenggara Pemilu harus benar-benar ekstra hati-hati dan mewaspadai Konflik Horizontal antar pendukung yang berpotensi terjadi. Integritas dan Netralitas dari Para Penyelenggara menjadi kata kunci dalam Penyenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Muratara Periode ini. Sekali saja mereka menunjukan ketidaknetralan dan berpihak ke salah satu Paslon dampaknya akan sangat luar biasa bagi pelaksanaan pilkada. Namun, Masyarakat Muratara sejatinya adalah masyarakat yang mendambakan kemajuan dan sudah sangat dewasa dalam mengahadapi konflik karena mereka sudah tertempa oleh pengalaman masa lalu yang membentuk mereka menjadi masyarakat yang cerdas dalam bersikap. Pilkada sejatinya adalah wadah yang diamanahkan oleh Undang-Undang untuk mencari Pemimpin Daerah. Dengan legalitasnya, Pilkada seharusnya menjadi panggung pembelajaran yang mengedepankan visi dan misi calon utama sebagai atribut utama “ ujar Deby.

Tanggapan lain, datang dari Tokoh Pemuda Muratara Rian Hidayat Kasmir, S.Ip. “ Hasil survey IRG yang memuat bahwa pasangan SS lebih tinggi dibandingkan dengan bakal calon lainnya itu hal yang biasa, mengingat bakal pasangan calon SS adalah incumbent. Sebagai Pemuda, tentunya menilai pasangan calon yang pertama dari segi visi misi yang unggul dalam memajukan kabupaten Musi Rawas Utara “ ujar anak muda aktivis sosial ini singkat dan padat. (Awang/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.