GORUT-LH: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Unistik Gorut-Cabang Gorontalo menolak keras terhadap Ratusan Tenaga Kerja asing (TKA) karena diduga SDM dan Pekerja Dalam Negeri tidak lagi dimanfaatkan.
Ketua HMI Komisariat Unistik Mohammad Ghiffari kepada Awak Media LH mengatakan bahwa ” penolakan ini sudah melalui Tahap-Tahap Rekonsolidasi dan Koordinasi bersama-sama Ketum Cabang dan Beberapa Elemen Mahasiswa dan Masyarakat. Tindakan ini akan membuat Masyarakat makin Depresi karena kehilangan lapangan pekerjaan secara besar-besaran. Namun, ironisnya Pemerintah malah memberikan peluang kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) yang belum jelas Permohonan RPTKA-nya “ pungkas M. Ghiffari (10/07/2020-Red).
“ Saya salah satu Aktivis Muda Gorut atas nama Masyarakat Gorontalo Utara menolak keras akan kedatangan (TKA) ini karena sudah seharusnya Masyarakat Gorontalo diberi kesempatan untuk lapangan pekerjaan dan juga peluang untuk upaya peningkatan SDM pada Sektor Industri di Era 4.0 serta menghadapi Bonus Demografi, dan apalagi SDM Gorontalo jumlahnya banyak, bukan malah mengambil langkah untuk mengizinkan TKA masuk apa lagi dengan jumlah yang ratusan, ini sangat-sangat miris “ lanjut Ghiffari.
Lebih lanjut Aktivis HMI itu menyampaikan, “ Kami sangat berharap kepada mMsyarakat, khususnya untuk Para Pemuda agar lebih meningkatkan kesadaran lagi dengan hal-hal seperti ini agar tidak kehilangan pekerjaan, dan juga untuk Pemerintah dan DPRD Gorut sebelum masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ini, di Gorontalo agar segera buat Dialog atau Seminar. Apabila tidak diindahkan, maka Kami akan melakukan langkah-langkah yang pasti “ ucap Ghiffari.
Sementara itu, Kabid PA Komisariat Unistik Gorut Julmawardin menambahkan, “ tentutnya, apabila peristiwa tersebut terjadi maka dapat mengundang Pernyataan Pro dan Kontra di berbagai Elemen Masyarakat. Akan banyak Perspektif yang akan dijadikan sebuah pondasi untuk pembenaran, salah satunya taat akan aturan “ pungkas Julma panggilan akrab Julmawardin (11/07/2020-Red).
Kedatangan tenaga kerja asing (TKA) kata Julma, “ otomatis ada campur tangannya dari Pemerintah Setempat khususnya di Gorontalo Utara (Gorut) “ lanjutnya.
Masih menurut Julma, “ peristiwa ini adalah Diskriminasi dan Penindasan yang nyata sebagaimana bentuk Perjanjian Pemerintah dan Investor China. Ini merupahkan Penjajahan Pola Pikir untuk menguasai Negeri “ tedasnya.
“ Bukan hal yang mustahil, Kita akan berada diatas Gerakan Investor Asing. Sebab itulah, Saya atas nama salah satu Aktivis Masyarakat Gorontalo Utara menolak keras dengan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Wilayah Kami Gorontalo, lebih khususnya Gorontalo Utara “ tutup Julma.
Selain 2 Aktivis HMI Gorut itu, Ketua YLBHIG Cab Gorut Tutun Suaib, SH juga memberikan kritikan yang tidak kurang kerasnya atas kedatangan TKA asal Cina di Gorontalo khususnya di Gorontalo Utara. Tutun mengingatkan, “ kepada Para Pemangku Kepentingan agar tidak pura-pura bisa dan pura-pura buta atas kehadiran TKA asal Cina di Daerah Gorontalo. Gorontalo adalah Provinsi yang menjunjung tinggi Nilai Peradaban…. “ ucap Tutun Suaib (11/07/2020-Red).
Lebih lanjut, Tutun Suaib menjelaskan “ di dalam situasi sekarang ini, dimana Masyarakat Gorontalo khususnya Kabupaten Gorontalo Utara dihebohkan atas kedatangan Sang Primadona Pekerja Asing TKA berjumlah 227 Orang dan Pekerja dari Luar Daerah sejumlah 600 Orang yang akan dipekerjakan di PLTU Tanjung Karang. Hal ini, menuai berbagai macam kritikan dari Masyarakat serta Para Aktivis di berbagai Ormas serta Lembaga yang ada di Gorontalo. Untuk itu, dengan tegas Kami mengutuk keras atas kehadiran mereka. Pasalnya, dalam situasi sekarang ini masih banyak Pekerja Lokal yang sangat membutuhkan pekerjaan di PLTU. Jika hal ini tetap direalisasikan oleh pemerintah Daerah maka tidak menutup kemungkinan akan menambah deretan pengangguran, lebih-lebih menambah kesengsaraan berkepanjangan kepada masyarakat “ ucap Tutun.
“ Kami sangat kecewa terhadap Pemerintah yang lebih mengidolakan TKA ketimbang Pribumi Sendiri. Ini menandakan sikap tidak jentelemen Pemerintah melakukan penolakan terhadap TKA. Oleh karenanya, Kami selaku Aktivis yang menamakan diri ‘Parlemen Jalanan’ mengutuk keras dan melakukan penolakan terhadap Sang Idola TKA menginjakan kaki mereka di Provinsi Gorontalo yang kita kenal dengan sebutan Serambi Madinah “ tutup Tutun Suaib, SH.
Aktivis lain, yang memberikan kritikannya atas kedatangan TKA Asal China di Gorontalo khususnya Gorut adalah Amin Suleman. Menurut Amin Suleman bahwa ” pembiaran Pemerintah atas kehairan TKA di Gorut merupakan kebijakan yang tidak bijak. Terlebih saat ini, masyarakat sedang dihadapkan pada situasi menghadapi Pandemi Covid-19 yang telah memporak-porandakan kehidupan baik itu kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi “ ungkap Amin sapaan akrab Amin Suleman (10/07/2020-Red).
Amin melanjutkan, “ rencana Pemerintah akan mendatangkan lagi Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Tiongkok Sebanyak 227 Orang dan Tenaga Kerja Luar Daerah sebanyak 600 Orang, semata-mata karena alasan Investasi, sangat sulit diterima oleh Masyarakat Gorontalo Utara (Gorut). Bukan saja karena hal ini berpotensi menambah kerumitan dalam menghadapi Pencegahan Pandemi Covid-19, tapi juga memberi sinyal bahwa seolah-olah aturan yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah berlaku tidak konsisten. Di satu segi, Pemerintah terus menerus meminta Warga Masyarakat untuk mematuhi dan sigap dalam melaksanakan aturan PSBB dan sekarang berlanjut dengan New Normal. Namun disegi lain, disaat yang sama, Pemerintah terus membuat kebijakan yang mengundang Protes Publik dan juga keraguan pada kebijakan-kebijakan Pemerintah “ ujar Amin mengkritisi.
“ Belum lagi, bila memperhitungkan keadaan saat ini dimana 50% Buruh/Pekerja di Gorontalo Utara berada di Sektor Informal yang sangat rentang kehilangan pekerjaan sebagai terdampak Pandemi Covid-19, dan berpotensi menambah jumlah pengangguran. Seharusnya, Pemerintah harus menunjukan wujud Konsistensi Komitmen Pemerintah Memotong Mata Rantai Pandemi Covid-19, dan memprioritaskan Penanganan Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo “ papar Amin Suleman.
Terakhir, Amin meminta “ sebaiknya Pemerintah juga tidak membebani pikiran dan perasaan Masyarakat ke arah yang Negatif, berbagai kebijakan yang dilakukan akhir-akhir ini justru berpotensi menambah beban pikiran Masyarakat. Seharusnya Pemerintah memikirkan bagaimana Masyarakat Gorontalo Utara yang di-rumahkan dan di-PHK bisa mendapat lapangan pekerjaan kembali, bukan malah menginzinkan dan menyambut kedatangan Tenaga Kerja Asing dari Tiongkok “ tutup Amin Suleman. (Hans LF/Ardianto/Red)