LIPUTANHUKUM.COM: Perbedaan mendasar dan konsekuensi hukum, Administratif, dan Politik antara Wakil Presiden (Wapres) yang mengundurkan diri dan yang dimakzulkan terletak pada proses, dasar hukum, serta status hak-hak keuangan dan fasilitas negara setelah berhenti menjabat.
Perbedaannya dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Proses dan Tahapan Hukum/ Politik
Mengundurkan Diri merupakan kehendak sendiri sehingga prosesnya berkaitan langsung dengan penetapan pemberhentian oleh lembaga berwenang dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan.
Sementara, Pemakzulan hamelalui proses politik dan konstitusional di DPR (seperti usulan Hak Menyatakan Pendapat) berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Kemudian dilanjutkan melalui tahapan berjenjang yakni usulan di DPR, pembuktian/pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (MK), hingga sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
2. Status Hukum
Mengundurkan Diri Dikategorikan sebagai berhenti atas kemauan sendiri (umumnya berstatus berhenti dengan hormat) dan bukan keputusan pemberhentian karena terbukti melakukan pelanggaran hukum berat atau tercela secara konstitusional.
Sementara bila dimakzulkan, jika MPR memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan pembuktian pelanggaran dalam Pasal 7A UUD 1945, maka status “berhenti dengan hormat” tersebut gugur.
3. Hak Keuangan, Pensiun, dan Fasilitas Negara
Jika Mengundurkan Diri, tetap berpotensi memeroleh hak-hak administratif dan keuangan sebagai mantan pejabat sesuai ketentuan perundang-undangan (seperti uang pensiun bulanan, tunjangan, serta fasilitas rumah kediaman beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, staf, dan pengamanan Paspampres berdasarkan aturan terkait).
Jika Dimakzulkan, diberhentikan tidak dengan hormat melalui proses pemakzulan, seluruh hak atas uang pensiun bulanan, rumah kediaman, mobil dinas, tunjangan, hingga staf pegawai negeri tidak lagi didapatkan oleh yang bersangkutan.
4. Dampak pada Kekosongan Jabatan dan Legitimasi
Baik pengunduran diri maupun pemakzulan sama-sama berimplikasi pada terjadinya kekosongan kursi Wakil Presiden yang kemudian harus diisi melalui mekanisme pemilihan di MPR sesuai undang-undang.
5. Dampak Politik/Citra
Pengunduran diri dinilai oleh sebagian kalangan dapat sedikit meredam polemik citra, namun tetap menyisakan pertanyaan publik.
Sementara pemakzulan merupakan pukulan politik yang lebih berat, kendati di sisi lain dapat, bagi sebagian narasi, diposisikan sebagai dinamika pertarungan elite. (Rd)