Oleh
**Syaed Lukman
Pada saat ini kalian melihat pusat yang merasa dirinya paling benar?
Semua harus diatur dari Jakarta. Semua harus izin Jakarta. Semua harus setor ke Jakarta. Lalu daerah jadi apa ?
Inilah wajah kezaliman sentralistik yang ambisius. Kita saat ini seperti kerbau dicucuk hidungnya. Lalu diikat di batang pohon agar tidak lari dan pasrah dengan keadaan.
Hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua sawitnya dikeruk untuk pusat. Minyak disedot untuk pusat. Uangnya mengalir ke pusat. Tapi ketika daerah banjir dan bencana, ketika asap membakar paru-paru anak-anak kami, pusat hanya mengirim janji dan spanduk.
Rakyat daerah disuruh sabar. Rakyat daerah disuruh setia pada NKRI. Tapi keadilan tidak pernah dibagi secara berkeadilan. Itulah sentralistik yang ambisius yang sudah 81 tahun Kita merdeka dan 8 presiden sistem pemerintahan tetap tidak memberikan rasa yang berkeadilan bagi bangsa yang besar ini.
Ambisius menguasai tanah, tapi malas mengurus rakyat. Pusat membuat undang-undang: Semua tanah yang tidak bersertifikat adalah tanah negara. Lalu negara memberikannya kepada korporasi lewat HGU ratusan ribu hektar. Sementara untuk rakyat bisa bertahan hidup untuk mendapatkan 2 hektar saja harus mustahil dapat. Itu pun dengan perjuangan dengan darah dan air mata. Rakyat yang sudah tinggal 3 generasi di sana disebut ilegal.
Negara tidak hadir untuk membela tanah milik adat ulayat dan tanah ninik mamak, bahkan leh cenderung menghilangkan status hak tersebut.
Atas nama investasi dan pembangunan, lalu pusat menerbitkan HGU ini kolonial gaya baru, hanya saja berkantor di ibu kota sendiri.
Pajak Ditarik ke Pusat, Kembaliannya hanya remeh temeh yang membuat pemerintah daerah disuruh menyelesaikan segala permasalahan dengan pembagian yang tidak berkeadilan.
Setiap tetes keringat rakyat daerah dipajaki. PPh, PPN, royalti tambang, semua lari ke pusat.
Lalu pusat mengembalikannya dalam bentuk DAU, DAK, dengan seribu syarat, seribu laporan, dan seribu potongan. Daerah seperti pengemis di rumahnya sendiri, harus mengantri dan melobi untuk mendapatkan haknya sendiri.
Daerah kaya, rakyatnya miskin. Itu bukan takdir, itu desain.
Daerah tidak butuh belas kasihan pusat. Daerah hanya butuh keadilan. Kembalikan martabat daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Kita belajar dari Pergerakan PRRI yang menuntut keadilan pusat dan daerah.
Apakah Indonesia harus menjadi Federalisme agar lebih cepat keluar dari sistim kolonialisme gaya baru yang telah menciptkan kemiskinan dan kebodohan ini ?
Tulisan ini merupakan **Disclaimer: Kanal Opini adalah Media Warga. Setiap Opini di kanal ini menjadi tanggung jawab Penulis. Jika ada Pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai Aturan Pers bahwa Pihak tersebut dapat memberikan Hak Jawabnya kepada Penulis Opini, dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.**