LIPUTANHUKUM.COM: BEM Universitas Airlangga (Unair) bersama Aliansi Mahasiswa Unair bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/06/2026). Dalam aksi yang dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB itu, mahasiswa akan membawa 16 tuntutan. Presiden BEM Unair M Rizqi Senja Virawan mengatakan, akan ada sekitar 400-500 mahasiswa Unair yang turun dalam aksi tersebut. Ia juga membuka peluang bagi mahasiswa dari kampus lain untuk ikut bergabung. “Insyaallah nanti ada 400 sampai 500 yang akan datang dari teman-teman Unair. Cuma nanti barangkali ada kampus lain yang akan bergabung juga, kami sangat terbuka,” kata Rizqi (Selasa, 16/06/2026).
“Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama,” kata Rizqi (Selasa, 16/06/2026).
Selain itu, mahasiswa juga mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Mereka juga menolak militerisme dan meminta militer dikembalikan pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
Tuntutan lainnya antara lain menghentikan tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil, membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat, menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan, hingga menjamin kebebasan pers.
“Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran,” ucapnya.
Menurut Rizqi, pemilihan Grahadi sebagai lokasi aksi bukan untuk menemui pejabat tertentu, melainkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini. ” Kami memang tidak mengincar bahwa nanti akan ada pejabat yang turun untuk menandatangani apapun itu di Grahadi. Tapi kami mengincar bahwasanya nanti masyarakat Surabaya akan tahu dan akan lebih sadar bahwasanya negara hari ini itu sedang tidak baik-baik saja, dan nanti akan berimbas kepada masyarakat kecil,” pungkasnya.
Berikut 16 tuntutan yang dibawa BEM Unair dalam aksi tersebut:
1. Menuntut penguatan integritas dan independensi KPK.
2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.
6. Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian ESDM.
7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.
8. Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.
12. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
14. Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
15. Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.
16. Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
(M.Rifai)