JAKARTA-LH: Lembaga antirasuah (KPK) mengendus potensi fraud dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memakan anggaran sangat besar. KPK telah melakukan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan (Rabu, 05/03/2025). Sejumlah dugaan sampai ke ‘telinga’ KPK, salah satunya pemotongan harga. “Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangannya di Jakarta (Jumat, 07/03/2025).

Setyo mengatakan pemotongan bukan terjadi di wilayah pusat. Melainkan, permainan di daerah yang jauh dari pemerintahan pusat. “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair),” ucap Setyo. Ketua KPK menyarankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memaksimalkan transparansi anggaran. Jika tidak, pemotongan dana untuk makanan anak-anak sekolah ini bakal terus merembet. “Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” ujar Setyo.

Selain itu, pemerintah diminta memaksimalkan pemantauan anggaran. KPK siap membantu memasang mata jika dibutuhkan. Selain pemotongan harga, KPK juga mengendus adanya kecurangan dalam penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Ada sejumlah tempat yang mendapatkan karpet merah, berdasarkan hasil pantauan Lembaga Antirasuah. “ Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” kata Setyo.

Setyo menyebut pemilihan eksklusif itu bisa menjadi celah korupsi dalam proyek makan bergizi gratis ini. KPK turut menyoroti pemberian susu yang berbeda di tiap daerah. Menurut KPK, pemerintah harus menyamakan susu yang akan diberikan untuk anak-anak. Jika tidak, rencana pemerintah meningkatkan gizi siswa bisa gagal. “ Saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” tutur Setyo

Terakhir, Setyo menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal. “Bahan baku, sumber daya dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal,” pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto yang turut hadir dalam pertemuan itu juga menegaskan pentingnya pengawasan agar program berjalan tepat sasaran, serta mengingatkan BGN agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran.

Sementara itu, Ketua BGN Dadan Hindayana menjelaskan lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp 70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.

BGN, terang Dadan, telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.” Kami hadir di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp 400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ungkap Dadan. (Dessy)