JAKARTA-LH: Rencana pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) hingga ke tingkat polda dan polres disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu disampaikan oleh Kapolri saat memberikan sambutan pada acara peluncuran Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan. ” Saya tidak ingin perjuangan Direktorat PPA dan PPO hanya sampai di tingkat Mabes. Tapi bagaimana dikembangkan sampai ke tingkat Polda dan di tingkat Polres ” pungkas Jenderal Listyo Sigit dalam kata sambutannya (Selasa, 17/12/2024).

Dalam kesempatan itu, Kapolri menjelaskan  upaya pembentukan direktorat baru itu tidaklah mudah. Jenderal Bintang Empat itu menceritakan bagaimana awalnya KemenPAN-RB tetap membatasi agar Bareskrim Polri tetap hanya mempunyai enam Direktorat saja.

Namun, lanjut Kapolri Listyo,  usulan pembentukan Direktorat PPA dan PPO itu akhirnya disetujui secara langsung oleh Presiden Jokowi ketika sedang rapat terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). ” Di situlah kesempatan kita bicara dan alhamdulillah akhirnya beliau menyetujui sehingga lahirlah Direktorat PPA dan PPO tersebut ” papar Kapolri menjelaskan.

Oleh karena itu, Jenderal Listyo Sigit berharap langkah awal pembentukan Direktorat PPA dan PPO di tingkat Mabes Polri itu dapat terus dikembangkan hingga ke level Polres bahkan Polsek.

Kapolri menegaskan hal itu menjadi penting sebagai salah satu upaya untuk melakukan penegak hukum serta memberikan keadilan bagi korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. ” Saya tentunya ingin apa yang tadi sudah dicanangkan Kementerian PPA di tingkat desa, kita bisa imbangi dengan lahirnya Direktorat Perempuan dan Anak minimal di tingkat Polres kalau belum sampai kecamatan atau tingkat desa ” tandasnya.

Terkait rencana yang sudah mulai dilaksanakan oleh Kapolri ini, berbagai pihak memberikan apresiasinya. ” Itu rencana dan program yang sangat bagus mengingat kasus PPA dan PPO semakin marak akhir-akhir ini. Dengan berjalannya program Kapolri ini diharapkan akan semakin cepat penanganan terhadap kasus PPA dan PPO ” pungkas Direktur Eksekutive NGO Indonesia Law Enforcement (ILE) RS Hasibuan SH melalui sambungan Telepon Selularnya (Rabu, 18/12/2024).

(Dewi)