JAKARTA-LH: Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Baru Akan Dilaksanakan Pada Bulan Pebruari 2017. Namun perang urat syaraf sudah mulai terjadi. Para tokoh sudah banyak yang mengambil ancang-ancang baik itu untuk menjadi kandidat maupun sebagai pengusung. Ada Prof. Yusril Izha Mahebdra, Penyanyi Top Ahmad Dhani, Sandiaga Uno, Adhyaksa Dault, Abraham Lunggana alias Lulung, dan sederet nama tokoh lainnya termasuk tentunya incumbent, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dari sederet nama yang berniat dan berencana menjadi balon yang paling menarik bahkan banyak yang mengatakan controversial adalah keputusan Ahok untuk maju dari jalur Independen. Mengapa keputusan ini Ahok lakukan? Apakah Ahok sangat pede dengan hasil suvei yang begitu signifikan mengunggulkan dirinya ataukah ini sebuah upaya strategis politik?
Menurut Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio keputusan Ahok maju melalui independen hanya strategi menjelang Pilgub DKI 2017.

Hendri menjelaskan, secara kasat mata memang terlihat seperti deparpolisasi. Namun bila dilihat dari kacamata politik, ini merupakan strategi Ahok untuk menarik ulur minat partai politik menggandeng dirinya.

Sehingga, kata Hendri, semakin mendekati deadline, semakin tinggi daya tawar Ahok. Terlebih partai politik tidak memiliki calon yang mampu melawannya.

“Jadi semakin Ahok ribut independen, Ahok semakin populer. Partai politik pasti melakukan penawaran. Akhirnya, Ahok bisa mengatur partai,” ungkapnya ketika dihubungi, Selasa (08/03/2016-Red).

Untuk menghindari hal tersebut, menurut Hendri Hendri, partai politik khususnya PDI Perjuangan harus mencari tokoh seperti Joko widodo (Jokowi), dekat dengan rakyat dan partai politik.

Menurutnya, PDI Perjuangan memiliki kader seperti itu, yakni Ganjar dan Risma. Dia pun yakin apabila PDI Perjuangan memajukan mereka berdua, Ahok pasti kalah.

“Itu harus dilakukan. Kalau tidak ini berbahaya. Hasil survei 60 persen tidak percaya terhadap partai politik. Ahok pun sudah membuktikan satu setengah tahun tidak punya partai menjadi gubernur. Apabila Ahok menang independen, tidak menutup kemungkinan daerah lain mengikutinya. Jakarta ini barometer politik nasional,” tegasnya‎

Atas sikap Ahok ini, banyak Pihak yang bingung dan kaget bahkan Parpol meriang dan meradang. Bahkan banyak Tokoh Parpol yang mengatakan bahwa sikap Ahok ini merupakan Deparpolisasi.
Tak ayal, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung mengumpulkan para kadernya di Jakarta menjelang pemilihan gubernur DKI 2017. Dalam kesempatan itu, Megawati mengintruksikan kepada kadernya untuk melawan calon gubernur independen.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, wacana deparpolisasi yang muncul jelang penyelenggaraan pilkada serentak tahap kedua merupakan wacana yang keliru.
Menurut dia, jika memang ada hal yang kurang baik di dalam parpol, itu perlu diperbaiki.
“Tidak ada demokrasi tanpa parpol. Jadi, kalau demokrasi itu wajib ada partai politik,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, selama ini parpol menjadi wadah penting dalam mewujudkan demokrasi.
Ditempat terpisah, Ketua DPR Ade Komarudin membela Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ingin mencalonkan diri lewat jalur independen saat Pilkada DKI 2017. Menurut dia, langkah yang diambil Basuki bukanlah bagian dari deparpolisasi.
“Kalau beliau memang punya keinginan mencalonkan dari independen, itu hak politik beliau. Tidak bisa kita paksakan dan kita tidak bisa katakan itu sebagai deparpolisasi,” ujar Ade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/03/2016-Red).
UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, kata Ade telah mengatur mengenai syarat seorang calon kepala daerah yang ingin maju dari jalur independen.
Ade menilai, langkah yang dilakukan Ahok seharusnya menjadi tantangan bagi partai politik untuk melahirkan calon yang berkompeten yang dapat diusung saat pilkada.
“Beliau punya hak untuk maju independen, dan ini buat partai merupakan bentuk tantangan yakni ada jalur yang dijamin UU,” ujarnya. (Raza/Red)