314 views

DIRGAHAYU BHAYANGKARA KE-74 “Rastra Sewakotama”

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto “Rastra Sewakotama” yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Wilayah Indonesia yaitu Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; Menegakkan Hukum; dan Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat. Polri dipimpin oleh Seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Tanggal 1 Juli Setiap Tahunnya diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Hari Bhayangkara merupakan hari Kepolisian Nasional yang diambil dari Momentum saat diterbitkannya Penetapan Pemerintah No 11 Tahun 1946 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno Pada Tanggal 25 Juni 1946 yang mengatur Tentang Dikeluarkannya Kepolisian dari Kemeterian Dalam Negeri dan dijadikan Jawatan Tersendiri yang langsung di bawah Pimpinan Perdana Menteri (Kepala Pemerintahan) yang mulai berlaku sejak 1 Juli 1946.

“PENETAPAN PEMERINTAH 1946 No. 11/S.D.
________________________________________
POLISI. JAWATAN KEPOLISIAN. Perubahan dalam Jawatan Kepolisian yang menjadi jawatan tersendiri di bawah pimpinan Perdana Menteri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat akan usul Dewan Menteri;

Memutuskan:

Menetapkan:
1.Jawatan Kepolisian, yang sekarang masuk dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dikeluarkan dari lingkungan tersebut dan dijadikan jawatan tersendiri yang langsung di bawah pimpinan Perdana Menteri.
2.Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1946.

Ditetapkan di Jakrta
pada tanggal 25 Juni 1946
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOKARNO

Menteri Dalam Negeri,

SOEDARSONO
Diumumkan
Pada Tanggal 26 Juni 1946

A.G. PRINGGODIGDO ” 

SEJARAH POLRI DARI MASA KE MASA

Awal Kemerdekaan

Dalam perjalannya, Polri mengalami banyak perubahan dari masa ke masa sesuai perubahan dan perkembangan zaman. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, Pemerintah Militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan Polisi tetap bertugas, termasuk sewaktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945.

Pada Tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kemudian, Pada Tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya, Kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.[12] Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Sebagai Bangsa dan Negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka Polri disamping bertugas sebagai Penegak Hukum juga ikut bertempur di Seluruh Wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai Kesatuan Khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di Front Sumatra Utara, Sumatra Barat, Penumpasan Pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

Pada Masa Kabinet Presidential, Pada Tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh Presiden/Wakil Presiden dalam kedudukan sebagai Perdana Menteri/Wakil Perdana Menteri.

Pada Masa Revolusi Fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata Organisasi Kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatra Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (Tanggal 22 Desember 1948).

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 Tahun 1950, dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam Kebijaksanaan Politik Polisional berada dibawah Perdana Menteri dengan Perantaraan Jaksa Agung. Sedangkan dalam hal Administrasi Pembinaan, dipertanggungjawabkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Umur RIS hanya beberapa bulan saja. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI Pada Tanggal 17 Agustus 1950, Pada Tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, Organisasi-Organisasi Kepolisian Negara-Negara Bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya Kepolisian Negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun Administratif, Organisatoris.
Periode 1950-1959

Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut Sistem Parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri/Presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor, digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Sampai periode ini, Kepolisian berstatus tersendiri antara Sipil dan Militer yang memiliki Organisasi dan Peraturan Gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman Revolusi sudah membentuk Organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi.

Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki Ketua dan Pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu, semua gaji Pegawai Negeri berada dibawah gaji Angkatan Perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) dimana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Masa Orde Lama)

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945. Masa ini Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama. Polri masih tetap dibawah Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, Tertanggal 10 Juli 1959, dimana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara Ex-Officio.

Pada Tanggal 13 Juli 1959, dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Kemudian, Pada Tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga Profesionalisme Kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Selanjutnya, dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran Dikoordinasikan Oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan Keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 Menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).
Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:
1. Alat Negara Penegak Hukum.
2. Koordinator Polsus.
3. Ikut serta dalam pertahanan.
4. Pembinaan Kamtibmas.
5. Kekaryaan.
6. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 Tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang Dan Polri Selama Satu Tahun Di Magelang. Sementara Pada Tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari Keempat Angkatan.

Masa Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, Pada Tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 Tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai Presiden Pada Tahun 1968, Jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan Angkatan Perang.

Akhirnya, Pada Tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan Pada Tanggal 1 Juli 1969.

Sebagai Catatan, Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.

Masa Reformasi

Sejak bergulirnya Reformasi Pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar. Ditandai dengan jatuhnya Pemerintahan Orde Baru, yang kemudian digantikan oleh Pemerintahan Reformasi di bawah Pimpinan Presiden B.J Habibie, ditengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, maka muncul pula lah tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam Penegakan Hukum.

Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar Presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI. Dalam tubuh Polri sendiri, sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J Habibie melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.

Upacara pemisahan Polri dari ABRI dilakukan Pada Tanggal 1 April 1999 di Lapangan Upacara Mabes ABRI di Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji Tribata Polri dari Kepala Staf Umum ABRI Letjen TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letjen TNI Fachrul Razi kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal Pol (Purn.) Roesmanhadi.

Maka sejak Tanggal 1 April 1999, Polri ditempatkan dibawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000 serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan peran POLRI. Kemandirian Polri berada dibawah Presiden secara langsung dan segera melakukan Reformasi Birokrasi menuju Polisi yang Mandiri, Bermanfaat dan Professional.

Pemisahan ini pun dikuatkan melalui Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Ke-2 yang dimana Polri bertanggungjawab dalam Keamanan dan Ketertiban, sedangkan TNI bertanggungjawab dalam bidang Pertahanan.

Sebagai tindak lanjutnya, maka Pada Tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. 2 Tahun 2002 Mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang pada waktu itu ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Isi dari Undang Undang tersebut selain Pemisahan, Kapolri bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang mana sebelumnya dibawah Panglima ABRI. Hal mendasar lainnya yang diatur oleh UU ini adalah bahwa pengangkatan Kapolri harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

Perubahan lainnya adalah, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum dimana sebelumnya melalui Peradilan Militer.

Dengan perubahan-perubahan mendasar ini, Internal Kepolisian sendiri pun memulai Reformasi Internal dengan dilakukan Demiliterisasi Kepolisian dengan menghilangkan Corak Militer dari Polri. Perubahan Paradigma Angkatan Perang menjadi Institusi Sipil, Penegak Hukum Profesional, Penerapan Paradigma Hak Asasi Manusia, Penarikan Fraksi ABRI (Termasuk Polri) dari DPR, Perubahan Doktrin, Pelatihan dan Tanda Kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan masih banyak lagi perubahan yang cukup mendasar disbanding sebelumnya. Reorganisasi Polri Pasca Reformasi diatur dalam Perpres No. 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

Demikian tulisan dan ulasan sekitar sejarah Polri dan Bhayangkaranya yang diambil serta dikutif dari Berbagai Sumber termasuk dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas sebagai bentuk sumbangsih Liputan Hukum dalam rangka menjalankan salah satu fungsi Jurnalis yang Edukatif dalam memainkan perannya sebagai Pilar Demokrasi. Akhirul Kalam, Kami Segenap Pimpinan, Wartawan/Reporter, Crew dan Staf liputanhukum.com (LH), “MENGUCAPKAN DIRGAHAYU BHAYANGKARA KE-74 !!!” Semoga POLRI diberi Kesehatan dan Kekuatan dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; Menegakkan Hukum; dan Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *