2.713 views

TUNTASKAN SEMUA SENGKETA TANAH DALAM TEMPO YANG SESINGKAT-SINGKATNYA

JAKARTA-LH: ” Saya minta Menteri ATR untuk menyusun Skema Penyelesaian Tanah Aset yang bermasalah atau yang bersengketa yang akan dijadikan pedoman oleh Instansi Pusat dan Daerah di Seluruh Indonesia. Saya kira ini akan menjadi contoh kita bersama bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada secepat-cepatnya sehingga tidak berlarut-larut sampai bertahun-tahun tidak kita selesaikan,” pungkas Presiden Jokowi memerintahkan Instansi/Institusi Terkait baik Pusat maupun Daerah mengawali Rapat Terbatas di Kantor Presiden Jalan Medan Merdeka Utara No 03 Jakarta Pusat (Rabu, 11/03/2020-Red).

Dalam Rapat Terbatas tersebut Presiden Jokowi meminta agar Seluruh Instansi/Institusi Terkait mulai dari Kementerian/Lembaga Negara, TNI, Polri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Pemerintah Daerah (Pemda) menertibkan Administrasi Tata Kelola serta menjaga aset-aset yang dimilikinya. ā€œ Hal tersebut diperlukan sehingga tidak memunculkan permasalahan pertanahan yang berlarut-larut apalagi memunculkan Konflik Antarwarga, Warga dengan Pemerintah, atau Warga dengan BUMN ” lanjut Presiden RI itu.

Secara Khusus, Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk menyusun Skema Penyelesaian Aset Tanah bermasalah atau bersengketa. ” Saya minta Menteri ATR untuk menyusun skema penyelesaian tanah aset yang bermasalah atau yang bersengketa yang akan dijadikan Pedoman oleh Instansi Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia. Saya kira ini akan menjadi contoh kita bersama bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada secepat-cepatnya sehingga tidak berlarut-larut sampai bertahun-tahun tidak kita selesaikan. Masalah Pertanahan terjadi tidak hanya di Satu Atau Dua Provinsi saja, melainkan hampir di Seluruh Tanah Air ” ujar Presiden Jokowi.

Dalam Rapat Terbatas tersebut yang dihadiri Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, Presiden beserta Jajaran Terkait membahas secara khusus Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Sumatera Utara. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut) bahwa ada Dua Masalah Pertanahan di Sumut yang membutuhkan putusan yang cepat agar tidak berlarut-larut.

Dua Permasalahan Tanah di Sumut yang membutuhkan putusan yang cepat yang dimaksud Presiden Jokowi adalah ā€œ Pertama adalah Eks HGU PT Perkebunan Nusantara II (PTP II). Kedua, terkait dengan sengketa lahan di Pangkalan Udara Soewondo, Eks Bandara Polonia Medan ā€œ ungkap Jokowi.

” Terkait dengan Eks HGU PTPN II, data yang Saya miliki terdapat 5.873 Hektare yang telah dikeluarkan dari HGU PTPN II dan Statusnya Dikuasai Langsung oleh Negara. Dari Luas Tersebut, 3.104 Hektare belum memperoleh Izin Penghapusbukuan dari Kementerian BUMN dan telah ditetapkan Daftar Nominatif Pihak Yang Berhak. Sedangkan Sisanya seluas 2.768 Hektare telah memperoleh Izin Penghapusbukuan ” papar Kepala Negara itu.

Mengenai Penyelesaian Percepatan Sengketa tersebut, Presiden meminta Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan kebijakan Pembekuan Administrasi Pertanahan terhadap Tanah Eks HGU PTPN II untuk menghindari Spekulasi Tanah. ” Sehingga Tanah Eks HGU PTPN II betul-betul Dimiliki dan bisa Dimanfaatkan oleh Rakyat berdasarkan Daftar Nominatif yang sudah ada atau dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi Ulang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini tolong betul-betul Ada Inventarisasi, Ada Verifikasi Ulang ” perintah Presiden.

Sengketa Tanah lainnya yang menjadi sorotan Khusus Presiden pada Rapat Terbatas itu adalah Terkait Sengketa Lahan di Pangkalan Udara Soewondo. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, terdapat 591 Hektare Tanah Eks Bandara Polonia. Dari luas tersebut, 302 Hektare yang telah dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai Untuk TNI AU, sedangkan Tanah Seluas 260 Hektare Belum Memiliki Sertifikat. Di atas Tanah Seluas 260 Hektare yang belum bersertifikat terdapat 5.036 Kepala Keluarga (KK) atau 27 Ribu Warga, termasuk Keluarga atau Ahli Waris Penggarap Tanah seluas 5,6 Hektare yang telah Memiliki Putusan Hukum dari Mahkamah Agung.

Menyangkut hal ini, Kepala Negara meminta agar dicarikan penyelesaian yang adil dengan mempertimbangkan berbagai Opsi. ” Semua Opsi Penyelesaian harus dibicarakan dengan baik dan hal ini perlu segera diputuskan karena bukan saja menyangkut Aset-Aset TNI AU, tapi juga menyangkut Nasib 27 Ribu Warga yang saat ini menempati 260 Hektare Eks Lahan Bandara Polonia ” tegas Joko Widodo sebagai penutup arahan Presiden pada Rapat Terbatas tersebut. (Dessy/Red)

One thought on “TUNTASKAN SEMUA SENGKETA TANAH DALAM TEMPO YANG SESINGKAT-SINGKATNYA

  1. Tolong pak presiden jangan hanya tanah sengketa yg besar saja yg di perhatikan….tolong hak rakyat kecil juga di perhatikan….karna jaman dulu rakyat kecil selalu jadi mangsa orang 2 besar melalui kepala desa…..klo di urus selalu putus di tenhah jalan dengan seribu alasan ….Jadi tlg gmn cara x biar untuk melaporkan hal tersebut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *