25 views

Terkait UU Tipikor Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 Hambat Pemberantasan Korupsi

JAKARTA-LH: Putusan MK nomor perkara 25/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menghambat pemberantasan korupsi. MK sebelumnya memutuskan bahwa kata “dapat” yang tertuang dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dihapuskan. Dengan demikian, tindak pidana korupsi menurut pasal tersebut harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata.

Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Kemudian, Pasal 3 UU Tipikor : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

“Kami ingin sampaikan putusan MK yang menghilangkan kata “dapat” mempersulit penanganan korupsi yang dilakukan KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Minggu (05/02/2017-Red). Febri menambahkan, hal yang sama tentu juga dialami kepolisian maupun kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. “Kami pastikan putusan itu mempersulit KPK,” tegasnya.

Dia mengatakan, saat ini KPK punya perhitungan dugaan kerugian negara, yang di dalam penyidikan biasanya disebut indikasi. KPK sebelumnya bisa menetapkan tersangka ketika sudah ada indikasi kerugian negara. Sedangkan perhitungan pasti kerugian negara dalam tahap penyidikan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Indikasi kerugian negara akibat dari perbuatan melawan hukum, kami gandeng BPK juga dalam proses penyidikan,” katanya.

Seperti diketahui, dalam putusan nomor 25/PUU-XIV/2016, MK menghapus kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” dalam kedua pasal tersebut. Aparat penegak hukum termasuk KPK harus membuktikan terlebih dahulu kerugian negara sebelum meningkatkan kasus ke tahap penyidikan. (Rz/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *