13 views

AKSI PARADE BUDAYA KITA INDONESIA 412 TANGGAPAN & PANDANGAN BERBAGAI PIHAK

JAKARTA-LH: Aksi Parade Kita Indonesia yang dikenal dengan “Aksi 412” dihadiri ribuan orang yang dipusatkan di Bundaran HI pada hari Minggu (04/12/2016-Red). Hadir pada aksi ini Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan beberapa tokoh politik.

Banyak pihak yang menuding aksi ini sebagai aksi tandingan terhada Aksi Super Damai 212 yang dilakukan ummat Islam pada hari Juma’at (02/12/2016-Red) yang dihadiri jutaan orang. Tudingan ini bukan tanpa alasan karena yang memprakarsai aksi 412 ini adalah Partai-partai pengusung Ahok pada Pilkada DKI 2017 nanti khususnya Partai Golkar dan Partai Nasdem. Hal ini bisa dibuktikan dengan maraknya atribut partai yang dibawa para peserta aksi. Bahkan salah satu partai pengusung Ahok dalam hal ini Partai Golkar membuat Surat Edaran kepada pungsionaris untuk menghadiri aksi ini.

Salah seorang yang memberikan tanggapan atas aksi ini sebagaimana dilansir Tribunnews.com adalah Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai aksi 412 harus menjadi perhatian terhadap pemerintah Jokowi dan pendukungnya saat ini.

Doli mempunyai kesan kuat yang muncul dari aksi 412 merupakan upaya kembali membuat tandingan terhadap Aksi Bela Islam yang terus membesar dan meluas dukungannya.

“Setelah berbagai upaya penggembosan berkali-kali dan di mana-mana dilakukan terhadap Aksi Bela Islam yang gagal, termasuk Parade Bhinneka Tunggal Ika, sekarang pemerintah mencoba lagi dengan Aksi 412,” kata Doli melalui pesan singkat, Minggu (04/12/2016-Red).

Bila pada Parade Bhinneka Tunggal Ika masih malu-malu, kata Doli, sekarang pemerintah lebih terbuka dengan melibatkan tokoh partai politik pendukung Ahok. Bahkan dengan surat beberapa Kementerian yang menginstruksikan pegawainya untuk ikut hadir.

“Celakanya juga, itu semua dilakukan dengan menghamburkan dana yang besar, membudayakan rakyat dengan ‘money politics’, dan menggunakan tangan kekuasaan. Peraturan Gubernur pun dilanggar guna memanfaatkan masyarakat yang mau berolah raga di ‘car free day’,” kata Doli.

Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai rencana aksi 412 harus menjadi perhatian terhadap pemerintah Jokowi dan pendukungnya saat ini. Doli mempunyai kesan kuat yang muncul dari aksi 412 merupakan upaya kembali membuat tandingan terhadap Aksi Bela Islam yang terus membesar dan meluas dukungannya.

Terkait dengan aksi ini, Sebuah memo dengan kop surat Bank Artha Graha beredar di media sosial (medos) dan aplikasi WhatsApp (WA). Dalam memo Nomor: MAK/249/DSDM/XII/2016 itu disebutkan bahwa semua karyawan Bank Artha Graha, mulai dari level kepala divisi, koordinator wilayah, hingga sopir dan office boy, wajib ikut aksi 4 Desember.

“Dalam rangka kepedulian terhadap persatuan dan kebersamaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh karyawan Bank PT Artha Graha Internasional, Tbk (dari level kepala divisi/koordinator wilayah hingga sopir dan office boy) KPNO dan Cabang Jakarta, wajib ikut serta dalam kegiatan aksi damai tersebut yang dilaksanakan di Bundaran HI pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 jam 6.00 – 11.00 WIB, dengan menggunakan kaos kuning Artha Graha Peduli atau kaos kuning, serta menggunakan sepatu casual (bukan high heels untuk wanita),” demikian isi memo yang ditujukan kepada karyawan Bank Artha Graha.

Diantara tokoh politik yang hadir adalah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar yang sekaligus Ketua DPR RI Setya Novanto, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang.

Selain itu, hadir juga anggota DPR Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya sebagai pembawa acara, Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai, Ketua Umum Srikandi Partai Hanura Miryam S Haryani serta beberapa tokoh lainnya.

Kemudian, berkibar juga beberapa bendera partai politik seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Partai NasDem serta bendera Merah Putih. Para tokoh yang hadir diberikan kesempatan untuk orasi diatas panggung.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, setelah aksi super damai 212 berjalan sukses, sebaiknya semua pihak tidak melakukan manuver-manuver politik dan menyerahkan kasus dugaan penistaan agama kepada aparat penegak hukum.

“Semoga saja lembaga peradilan kita mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat, yang selama ini mereka pesimis, namun kembali animo publik terhadap lembaga peradilan kita yang sudah lama krisis kewibawaan,” kata Pangi kepada INILAHCOM, Jumat (02/12/2016-Red).

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ngak boleh terlalu lama menjadi yatim piatu,” tambah Pangi. (RZ/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *