21 views

KEJATI JAWA TIMUR CEKAL DAHLAN ISKAN & TAHAN WISHNU WARDHANA

 

SURABAYA-LH: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengeluarkan Surat Pencekalan terhadap Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan (Kamis, 06/10/2016/Red) malam. Bersamaan dengan itu Kejati juga melakukan penahanan terhadap mantan Manajer Pengelolaan Aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim Wishnu Wardhana.

Penerbitan Cekal terhadap Dahlan Iskan dilakukan Kejati Jatim karena yang bersangkutan diduga mengetahui adanya penyewaan dan penjualan 33 aset PT PWU. Sebab ia pernah menjabat sebagai direktur utama BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim itu pada periode 2000-2010.

Pada kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Maruli Hutagalung menandaskan, pihaknya segera menaikkan status Dahlan Iskan menjadi tersangka bila lagi-lagi mengabaikan panggilan penyidik.

“Ya statusnya bisa naik, dari saksi menjadi tersangka,” kata Kejati usai menandatangani surat pencekalan terhadap Dahlan Iskan.

Maruli mengungkapkan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Senin 17 Oktober mendatang akan memanggil Dahlan Iskan untuk diperiksa. Bila tidak datang, tegas Maruli, maka akan dilakukan pemanggilan paksa.

“Nanti DI akan dipanggil tanggal 17 Oktober, bila tidak datang kita akan lakukan penjemputan. Tapi saya harapkan beliau hadir, sebagai masyarakat yang baik dan mantan pejabat publik harusnya datang,” kata Maruli.

Maruli tidak menjabarkan secara terperinci alasan penetapan tersangka WW. Dia mengatakan, penangkapan ini berdasarkan keterlibatannya atas kasus penjualan aset PT PWU. Demikian pula, Maruli enggan menjelaskan lebih jauh keterlibatan Dahlan Iskan atas kasus ini.

Secara kronologis, Kasus dugaan penyelewengan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) berjalan cukup panjang. Sejumlah saksi dari Pemprov Jatim telah dipanggil untuk dimintai keterangan termasuk mantan Gubernur Jatim Imam Utomo.

Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim, Dandeni Herdiana menjelaskan, Imam Utomo sudah dimintai keterangan beberapa waktu yang lalu pada (Rabu, 14/09/2016-Red). Imam datang ke Kejati dengan didampingi pengacaranya dari PWU, dan diperiksa dari sore sampai malam. “Dia janjikan Rabu atau Kamis. Ternyata Rabu kemarin datang dan langsung kami periksa,” kata Dandeni pada waktu itu Kamis (15/09/2016-Red).

Kasidik Dandeni enggan menjelaskan rinci materi pertanyaan yang dicecarkan kepada Imam. Mantan Gubernur Jatim dua periode itu diperiksa karena dia yang menandatangani persetujuan pelepasan aset. “Saksi ditanya lebih dari 20 pertanyaan,” ujar Dandeni.

Dandeni menambahkan, ada beberapa aset PWU yang diduga dilepas secara curang di masa Dahlan Iskan menjabat Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010. Pelanggarannya, di antaranya, pelepasan aset itu disetujui Ketua DPRD Jatim saat itu, Bisri Abdul Jalil, tanpa dirapatkan dahulu di dewan. “Tapi mantan Ketua Dewannya sudah meninggal. Tidak mungkin kita periksa lagi,” pungkas Dandeni.

Kasus aset PWU diusut Kejati Jatim sejak 2015 lalu. Diduga, terdapat 33 aset negara berupa tanah dan bangunan yang dikelola BUMD Pemprov Jatim itu dijual dan disewakan secara nonprosedural semasa Dahlan Iskan menjadi Dirut PT PWU tahun 2000-2010. Kejati sudah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

Kasus ini semakin meluas sekaligus semakin melibatkan banyak orang dan banyak pihak. Hal ini terbukti dimana Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mempertimbangkan pemanggilan Gubernur Jatim, Soekarwo, untuk diperiksa dalam kasus ini. Karena saat aset PWU dilepas, Soekarwo menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Sementara gubernurnya ialah Imam Utomo.

“Kalau memang perlu, ya kita panggil. Kita lihat urgensinya apa (Soekarwo) perlu dimintai keterangan atau tidak,” kata Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, Kamis, (15/09/2016-Red). Bahkan tidak menutup kemungkinan sejumlah saksi yang sudah pernah dipanggil akan dipanggil ulang jika diperlukan, seperti Wisnu Wardana.

Dandeni menjelaskan, siapapun yang terkait dan mengetahui pelepasan aset PWU akan dimintai keterangan. Namun, pemanggilan tetap mempertimbangkan urgensi saksi. Dia mengakui, secara administrasi, Sekda mengetahui dan mengurusi surat-menyurat terkait pelepasan aset PWU.
Kasus yang melibatkan sederet nama mantan pejabat tinggi ini akan terus bergulir dan akan menjadi tontonan menarik dari masyarakat luas. Semoga law enforcement dinegeri ini dapat tegak tanpa tebang pilh. (Bambang NH/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *