TANGGAPAN PARA AKADEMISI, POLITISI, DAN PRAKTISI ATAS SIKAP KPK TERKAIT KASUS RS. SUMBER WARAS

FOTO KPK DPR OKK

Hery Firmansyah:
“ Komisi Pemberantasan Korupsi Ego Sektoral Karena Tidak Mengindahkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terkait Dugaan Kerugian Negara Pada Rumah Sakit Sumber Waras. “

Fadli Zon:
“Hampir Semua Temuan Korupsi Yang Dilakukan Kpk Juga Berdasarkan Dari Audit Bpk. 90 Persen Temuan Itu Dari Audit Bpk,” Kata Fadli Dalam Diskusi Di Kawasan Cikini, Jakarta, (Sabtu, 18/06/2016-Red).”

JAKARTA-LH: Berbagai reaksi berdatangan dari berbagai lapisan masyarakat terkait sikap KPK atas kasus RS Sumber Waras. Mulai dari masyarakat awam, politisi, praktisi, termasuk para akdemisi. Salah satu akademisi yang mengkritik keras sikap KPK ini adalah Hery Firmansyah. Menurut Dosen Hukum Pidana Universita Tarumanegara ini KPK bersikap Ego Sektoral karena tidak mengindahkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan kerugian negara pada Rumah Sakit Sumber Waras.

“KPK tidak mengindahkan hasil audit BPK. Setiap lembaga penegak hukum atau aparat penegak hukum dalam bertindak tidak boleh ego sektoral,” ujar Hery dalam dialog Polemik di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (18/06/2016-Red).

Berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, kata Hery, melakukan audit merupakan kewenangan dari BPK. “Kalau sudah melekat, maka jadi janggal, aneh ketika hal itu di bypass sesama lembaga negara yang mengerti Undang-Undang,” kata Hery.

Hery yang juga Dosen Hukum Pidana Universitas Tarumanegara ini menilai seharusnya para penegak hukum menjalankan Integrated Criminal Justice System, sehingga laporan BPK seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan penindakan hukum.

“Saya bacanya sebagai guidance. Pintu masuk awal, itu berada di depan dan tidak mungkin masuk lewat belakang. Ini kan sifatnya integrated criminal justice system. Maka harus benar prosesnya. Maka marwahnya harus dijaga dari depan ke belakang,” ujar Hery mengakhiri pembicaraannya.

Dalam acara itu hadir juga politisi Gerindra Fadli Zon. Wakil Ketua DPR itu mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mematahkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya hampir seluruh hasil audit BPK membongkar kasus korupsi yang ada di Indonesia. “Hampir semua temuan korupsi yang dilakukan KPK juga berdasarkan dari audit BPK. 90 persen temuan itu dari audit BPK,” kata Fadli dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, (Sabtu, 18/6/2016).

‎Menurut Fadli, KPK terlalu terburu-buru dalam menyimpulkan hasil audit investigatif BPK. Dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta, hendaknya KPK bersikap netral.
“KPK terlalu terburu-buru. KPK harus independen menyampaikan pendapatnya. Dia tidak konsisten terhadap kasus-kasus sebelumnya (yang mengacu pada audit BPK,” ujar politisi Gerindra itu.

‎Masih menurut Fadi Zon, jika memang tidak ada indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta, hendaknya bukan KPK yang mengatakan. Namun hal itu harus diuji terlebih dulu di pengadilan.

“Yang dikatakan Pak Agus Rahardjo tidak ada unsur melawan hukum itu bukan domain KPK, tetapi domain pengadilan. Pengadilan yang memutuskan,” Kata Wakil Ketua DPR-RI itu.

Ditempat terpisah Direktur Eksekutive NGO Indonesia Law Enforcement (ILE) R.S. Hasibuan,SH bahwa kejadian ini merupakan preseden buruk bagi nama besar KPK yang selama ini dikenal tidak pernah gagal ketika sudah berani melakukan penyidikan terhadap sebuah kasus korupsi.

“Kita semua tau, masyarakat luas tau, bahwa selama ini KPK tidak pernah gagal dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka apabila sudah menyidik sebuah kasus. Tapi dalam kasus Sumber Waras ini terjadi keanehan yang tidak lazim selama ini dilakukan KPK. Ada apa sebenarnya dibalik kasus ini. Mungkinkah ada kepentingan politik dan atau kepentingan yang lebih besar yang harus diamankan ?“ demikian disampaikan oleh R.S. Hasibuan ketika ditemuin di kantornya dibilangan jl. Abdullah Syafei, Jakarta Timur.(Frans HG/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *