DUA KAPAL PERANG DISIAGAKAN UNTUK BEBASKAN WNI YANG DISANDERA

FOTO PANGLIMA TNI

Saya Sudah Siapkan Pasukan Di Darat, Laut Dan Udara Untuk Mengambil Tindakan Di Perbatasan Filipina,” Kata Panglima TNI Saat Menghadiri Peringatan HUT Ke 64 Kopassus Di Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (16/04/2016-Red)

JAKARTA-LH: Dua Kapal Perang telah dikerahkan ke perbatasan Filipina. Hal ini diungkapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Kapal perang itu disiagakan terkait aksi penyanderaan terhadap WNI yang diduga dilakukan kelompok Abu Sayyaf.

“Saya sudah siapkan pasukan di darat, laut dan udara untuk mengambil tindakan di perbatasan Filipina,” kata Panglima TNI saat menghadiri peringatan HUT ke 64 Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (16/04/2016-Red).

Jenderal Bintang 4 itu mengaku, telah mendapat informasi, bahwa pada Jumat (15/4/2016-Red)) sekitar pukul 18.20 WIB di perairan perbatasan antara Malaysia dengan Filipina telah terjadi penyanderaan terhadap WNI. “Satu orang ditembak di bawah ketiak, kemudian empat orang disandera. Dan enam orang selamat sekarang ada di Sabah. Yang tertembak dalam kondisi selamat di Malaysia. Terindikasi adalah kelompok Abu Sayaf tapi masih dalam penyelidikan,” katanya.

Gatot menambahkan, dua kapal perang yang disiagakan yakni, KRI Badau-841 dan KRI Slamet Riyadi-352. Keduanya akan ke daerah perbatasan untuk melakukan penjagaan di perairan tersebut.

“Saya tegaskan TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melakukan tindakan tegas, saya ulangi TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melaksanakan tindakan tegas baik di laut, darat dan hutan saya siap. Kapan pelaksanaan adalah bagaimana koordinasi dengan pemerintah Filipina,” tegasnya.

Panglima TNI yang menggantikan Jenderal Moeldoko ini menyebutkan, pihaknya akan melaksanakan koordinasi dengan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina dan Malaysia untuk bersama-sama melakukan patroli bersama terkoordinasi. “Patroli bersama terkoordinasi itu maksudnya, kami mengawal sampai batas perbatasan terluar Zona Ekonomi Esklusif (ZEE), setelah itu di wilayah Filipina ya Filipina dan di wilayah Malaysia ya wewenang Malaysia,” ujarnya.

Namun apabila terjadi sesuatu di wilayah negara Malaysia ataupun Filipina, kata Gatot, maka siapapun militer yang mampu hadir dengan cepat diperbolehkan melakukan penanganan.
“Ini langkah-langkah yang segera dilakukan. Itulah perjanjian yang kita buat nantinya, salah satu klausulnya seperti itu (bisa masuk ke wilayah negara tempat terjadinya gangguan),” kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.

Panglima TNI pun optimistis bila nota kesepahaman patroli terkoordinasi itu ditandatangani, maka perairan perbatasan ketiga negara menjadi aman.
“Saya akan melaksanakan koordinasi dengan Malaysia dan Filipina karena wilayah itu berbatasan dengan ketiga negara. Saat ini Filipina operasi besar-besaran di kepulauan Zulu. Kita tunggu saja,” ujarnya.

Pemerintah terus melakukan komunikasi dan memonitor keberadaan warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. “Pemerintah terus melakukan monitor perkembangan sandera tersebut,” kata Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan usai memberikan kuliah umum di kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Rabu (20/04/2016-Red).

Kuliah umum Luhut bertajuk Perbandingan Penerapan Teknologi bagi Pertahanan dan Keamanan di Amerika Serikat dan Indonesia: Gagasan Pengembangan Mata Kuliah Universitas Indonesia. Dikatakannya, jumlah WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayaf saat ini berjumlah 14 orang dan kondisinya saat ini dalam keadaan baik.

Luhut juga menegaskan mengenai permintaan uang tebusan pembebasan sandera dari kelompok Abu Sayyaf, hal itu dilakukan oleh pengusaha. Sedangkan, fokus pemerintah saat ini, katanya, adalah bagaimana membebaskan para sandera tersebut dengan selamat.

Luhut juga menjelaskan Indonesia tidak bisa melakukan pembebasan sandera dengan cara militer tanpa seizin Pemerintah Filipina, karena UU di Filipina tidak diperbolehkan pihak asing memasuki wilayah teritorialnya.“Kalau tidak ada persetujuan kongres Filipina, maka militer kita tak bisa masuk,” katanya.

Dikatakannya, untuk empat WNI yang disandera belakangan tersebut sedang diteliti, terkait dengan masalah politik atau yang lain, semua masih dalam penelitian dan pengawasan.

Untuk itu, kata Luhut, tidak tertutup kemungkinan dibangun kerja sama antara TNI dengan tentara Filipina dan Malaysia untuk melakukan patroli di perairan tersebut guna menghadapi masalah perompakan.(Raza/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *